PATI, umbara.co.id – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menanggapi sorotan dari anggota dewan terkait rendahnya capaian pendapatan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati tahun ini. Salah satu penyebabnya disebut karena adanya perubahan regulasi kewenangan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang kini menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Memang ada perubahan regulasi. Yang dulu TPI menjadi kewenangan kabupaten, sekarang bergeser ke provinsi. Otomatis pendapatan juga berkurang,” ujar Ali Badrudin saat ditemui usai rapat pembahasan pendapatan daerah.
Namun, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pati, Joni Kurnianto, menilai pendapatan DKP tetap harus dioptimalkan agar tidak anjlok drastis. Menurutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan tetap bisa menggali potensi lain untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perikanan.
“Tetap harus digenjot. Jangan sampai pendapatan turun terlalu dalam. DKP harus meningkatkan kinerja, pelajari dan pantau mana saja potensi yang bisa dimaksimalkan,” tegas Ali Badrudin, menyampaikan kembali dorongan Joni dalam rapat tersebut.
Joni juga mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh atas capaian DKP. Ia menyoroti laporan capaian pendapatan yang sangat minim hingga pertengahan tahun ini.
“Masak sudah setengah tahun baru mendapatkan 18 persen? Saya dapat informasi dari Sekretaris Komisi B, Pak Mukit. Itu sangat fatal. Jangan dianggap enteng. Kalau ini perusahaan, bisa-bisa sudah bangkrut,” ujar Joni dengan nada prihatin.
Ia menekankan, di tengah semangat pembangunan yang sedang digalakkan Bupati Pati H. Sudewo, sektor kelautan dan perikanan harus menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan.
(ADV)
