PATI, umbara.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) gagasan Presiden Prabowo Subianto mulai bergulir di Kabupaten Pati. Namun, belum genap seluruh dapur MBG berdiri, sejumlah isu miring sudah bermunculan. Salah satunya dugaan intervensi dalam proses pendirian dapur di beberapa sekolah.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, angkat bicara. Ia menegaskan, tidak boleh ada pihak yang bermain-main dengan program nasional ini. Apalagi jika sampai menghambat atau membatasi jalur pendirian dapur hanya melalui orang-orang tertentu.
“Kami serius. Siapa pun yang coba-coba mengintervensi, akan kami laporkan langsung ke Jakarta. Ini bukan ancaman kosong, kami sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD,” tegas Teguh, Kamis (24/7/2025).
Menurutnya, laporan dari masyarakat mulai berdatangan. Ada yang menyebut pendirian dapur MBG seolah harus melalui satu jalur tertentu, baik perorangan maupun kelompok. Teguh menilai, praktik semacam itu jelas mengganggu semangat pemerataan yang jadi ruh utama program MBG.
“Kalau sudah ada embel-embel ‘harus lewat si ini, harus lewat si itu’, kita khawatir program ini tak merata. Padahal, tujuannya untuk memastikan semua pelajar, di kota maupun pelosok, bisa mendapatkan akses makanan sehat,” katanya.
Data yang diterima Komisi D menyebutkan, dari rencana sekitar 60 dapur MBG di Kabupaten Pati, baru 5–10 dapur yang aktif. Sisanya masih dalam tahap pembangunan dan koordinasi. Teguh menyebut, ini menjadi indikator penting agar pengawasan terus diperkuat.
Tak hanya menyoroti intervensi, Teguh juga mengingatkan pihak sekolah untuk tidak menolak kehadiran dapur MBG. Penolakan seperti itu, katanya, bisa menciderai misi besar yang dibawa langsung oleh Presiden.
“Ini program negara. Jangan sampai ada kepala sekolah yang malah mempersulit. Semua pihak harus mendukung. Kalau ada yang mencoba menghambat, kami di Komisi D tidak segan-segan bertindak,” ujarnya.
Teguh juga menyebut bahwa Komisi D telah menjalin komunikasi dengan Komisi IX DPR RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat pengawasan di lapangan. Ia berharap aparat penegak hukum pun ikut aktif dalam mengamankan jalannya program ini.
Program MBG sendiri dirancang untuk menyediakan makanan sehat dan gratis bagi pelajar, sekaligus menciptakan dapur-dapur sehat yang standar di seluruh Indonesia. Pati menjadi salah satu daerah pilot yang mulai menjalankan program tersebut.
“Program ini bukan soal proyek, ini soal masa depan generasi. Jadi jangan ada yang bermain-main. Jika ada yang mencoba menghambat, kita siap bertindak dari Pati sampai Jakarta,” pungkas Teguh.
(ADV)
