Pati – Aksi desakan kembali disuarakan Masyarakat Pati Bersatu yang dikomandoi oleh Teguh Istiyanto. Setelah sebelumnya pada 19 September melakukan aksi di depan gedung DPRD Pati dengan sejumlah tuntutan, kali ini mereka menyoroti dua hal penting: keberadaan Irianto Budi Utomo sebagai anggota pansus hak angket serta status Bupati Pati H. Sudewo, ST., MT., di Partai Gerindra.
Dalam pernyataannya, Teguh menegaskan pihaknya kecewa karena fraksi Gerindra tidak mengganti Irianto Budi Utomo dari keanggotaan pansus hak angket kebijakan Bupati Pati. Padahal, menurut Teguh, sudah ada indikasi kuat adanya konflik kepentingan karena Irianto juga masuk dalam tim sukses Bupati Sudewo.
“Kami mendapatkan informasi bahwa Irianto tetap dipertahankan di pansus oleh fraksi Gerindra. Padahal sebelumnya kami sudah menuntut agar diganti. Kalau rangkap kepentingan ini dibiarkan, pansus hanya akan manipulatif dan tidak berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Teguh juga menyoroti sikap Partai Gerindra yang dinilai enggan memberikan sanksi kepada kadernya sendiri, termasuk Bupati Pati H. Sudewo. Menurutnya, dugaan tindak pidana korupsi serta kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat seharusnya menjadi dasar kuat bagi Gerindra untuk bertindak tegas.
“Bukan hanya soal Irianto, kami juga menyesalkan Gerindra tidak memberhentikan Bupati Sudewo dari keanggotaan partai. Kalau partai lebih memilih membela kader yang bermasalah, berarti bukan membela rakyat tetapi justru membela perbuatan yang merugikan rakyat,” tegasnya.
Sebagai Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Teguh memastikan pihaknya akan terus mengawal jalannya pansus hak angket agar tidak disalahgunakan. Ia menekankan, sikap Gerindra ke depan akan menjadi tolok ukur apakah partai tersebut benar-benar berpihak kepada masyarakat atau hanya kepada kepentingan politik internal.
“Gerindra harusnya ikut dengan arus rakyat, bukan membela kadernya. Kalau dibiarkan, rakyat bisa menilai sendiri siapa yang berpihak dan siapa yang melindungi pelaku penyalahgunaan wewenang,” pungkasnya.
