Pati – Masyarakat Pati Bersatu (MPB) memastikan akan mengawal jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada Rabu, 24 September 2025.
Rapat tersebut diagendakan untuk merespon aspirasi yang sebelumnya telah disuarakan MPB melalui aksi unjuk rasa pada 19 September 2025 di depan Gedung DPRD Pati.
Koordinator MPB, Teguh Istiyanto, menegaskan kehadiran mereka bukan sekadar simbolis, tetapi untuk memastikan DPRD benar-benar menindaklanjuti aspirasi rakyat.
“Kami akan hadir bersama anggota untuk mengawal jalannya paripurna. Aspirasi yang kami sampaikan saat aksi lalu harus mendapat tindak lanjut nyata, bukan sekadar formalitas,” tegas Teguh.
Dalam aksi sebelumnya, MPB menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mendesak pergantian anggota Pansus Hak Angket DPRD yang diduga tidak serius menjalankan tugasnya. Kedua, meminta Partai Gerindra untuk memecat Sudewo sebagai kader, karena kebijakan-kebijakan yang diambilnya dinilai menimbulkan kekacauan di Kabupaten Pati.
Tak hanya itu, MPB juga mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, mereka mendesak Prabowo untuk mengambil langkah tegas dalam dua kapasitas sekaligus:
1. Sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, memberi sanksi tegas kepada kader yang diduga bermasalah, bukan justru melindungi.
2. Sebagai Presiden Republik Indonesia, berpihak kepada rakyat, bukan pejabat; memperkuat DPRD Pati dalam menjalankan fungsi pengawasan; serta memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk menuntaskan dugaan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Sudewo.
“Kami menuntut Presiden Prabowo untuk konsisten dengan komitmennya memberantas korupsi. Jangan sampai rakyat merasa ditinggalkan, sementara pejabat bermasalah justru dilindungi,” tegas Teguh.
MPB menegaskan akan terus mengawal jalannya dinamika politik di Pati, termasuk mendesak DPRD dan pemerintah pusat agar berpihak pada rakyat, bukan pada segelintir elit.
