PATI, umbara.co.id – Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Reforma Agraria Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun 2026 Kabupaten Pati yang digelar di Ruang Kembang Joyo Setda Kabupaten Pati, Rabu (13/5). Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi lintas sektor dalam mendukung penataan ruang serta pemberdayaan masyarakat melalui program reforma agraria.
Rapat koordinasi itu dihadiri unsur Forkopimda, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, narasumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, kepala perangkat daerah terkait, hingga anggota Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Pati.
Dalam sambutannya, Chandra menegaskan bahwa reforma agraria tidak hanya berbicara mengenai persoalan kepemilikan lahan, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah mampu membangun komunikasi dengan masyarakat dan mendorong pemberdayaan potensi lahan yang dimiliki warga.
“Jadi memang kalau kita bicara mengenai reforma agraria ini, tidak lebih dari bagaimana caranya kita berkomunikasi kepada masyarakat dan intinya adalah pemberdayaan dari lahan yang ada di masyarakat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, pengelolaan dan pengawalan reforma agraria yang berjalan optimal dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Program tersebut dinilai mampu mendukung penataan ruang desa sekaligus memperkuat sektor-sektor produktif masyarakat.
“Karena dengan reforma agraria ini, saya kira ini adalah satu langkah yang sangat baik untuk penataan ruang di pedesaan dan secara langsung untuk meningkatkan perekonomian di desa-desa,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesamaan visi seluruh pihak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor pertanian, budidaya perikanan, peternakan, hingga UMKM.
“Intinya kita sama-sama dengan satu visi satu misi yaitu meningkatkan sektor-sektor pertanian, budidaya perikanan, peternakan, UMKM, dan yang lainnya adalah untuk perekonomian di daerah,” ungkap Chandra.
Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh tumbuhnya ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Karena itu, sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan reforma agraria dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Dan ini sangat penting, karena keberhasilan dari sebuah kabupaten ini kalau sisi ekonomi di masyarakat itu bisa tumbuh,” pungkasnya.
(ADV)
