PATI, umbara.co.id – Pelaksanaan pembangunan jalan di Desa Nggerit, Kecamatan Cluwak, menjadi perhatian Komisi C DPRD Kabupaten Pati. Temuan di lapangan menunjukkan adanya ruas jalan yang masih tergolong layak justru mendapatkan pekerjaan, sementara ruas lain dengan kondisi rusak parah belum tersentuh perbaikan.
Sekretaris Komisi C DPRD Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Samsi, mengatakan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran daerah harus didasarkan pada kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat.
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar mengenai ada atau tidaknya pembangunan, melainkan bagaimana pemerintah menentukan skala prioritas agar anggaran yang tersedia memberikan manfaat maksimal.
“Jangan sampai pembangunan hanya mengejar terserapnya anggaran, tetapi kebutuhan masyarakat yang paling mendesak justru terlewat. Infrastruktur itu harus melihat kondisi di lapangan dan tingkat urgensinya,” kata Samsi.
Ia menilai, survei lapangan menjadi bagian penting sebelum sebuah ruas jalan ditetapkan sebagai lokasi pembangunan. Dengan survei yang dilakukan secara menyeluruh, pemerintah dapat mengetahui ruas mana yang benar-benar membutuhkan penanganan segera.
Samsi juga meminta agar aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah desa menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Desa tentu lebih mengetahui kondisi jalan di wilayahnya. Karena itu komunikasi antara DPUTR dengan pemerintah desa perlu diperkuat. Jangan sampai ada usulan jalan yang rusaknya sudah berat, tetapi justru tidak masuk dalam prioritas,” ujarnya.
Dalam sidak tersebut, Komisi C menemukan adanya ruas jalan yang dinilai masih layak, sementara jalan yang diusulkan masyarakat dari kawasan pasar Desa Nggerit menuju Desa Sumur memiliki kerusakan cukup parah dengan panjang sekitar 250 meter.
Samsi mengatakan, temuan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh DPUTR. Terlebih, pembangunan jalan yang menjadi sorotan menggunakan anggaran APBD murni 2026 sekitar Rp1,1 miliar.
“Kita tidak ingin langsung menyalahkan siapa pun. Yang terpenting adalah penjelasan mengenai dasar perencanaannya. Kalau memang ada pertimbangan teknis tertentu, itu harus disampaikan agar semuanya jelas,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi diperlukan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada proyek infrastruktur berikutnya.
Komisi C juga mendorong DPUTR untuk memperbaiki mekanisme pemetaan kondisi jalan, mulai dari pendataan kerusakan, survei teknis, penyusunan prioritas hingga pelaksanaan pekerjaan.
“Kalau data kondisi jalan sudah benar, kemudian prioritasnya tepat, saya kira pembangunan akan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Samsi.
(ADV)
