PATI, umbara.co.id — Pemerintah Kabupaten Pati diminta tidak ragu mengambil langkah cepat dalam menangani siswa yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menilai keputusan Pemkab Pati menanggung biaya pengobatan merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah kondisi darurat.
Menurutnya, persoalan mengenai siapa yang nantinya bertanggung jawab terhadap pembiayaan tidak boleh membuat pelayanan kesehatan kepada korban tertunda.
“Yang paling penting sekarang anak-anak ini mendapatkan penanganan sampai benar-benar pulih. Jangan sampai orang tua berpikir soal biaya kemudian terlambat membawa anaknya berobat,” kata Ali Badrudin.
Ia menyebut pemerintah daerah perlu memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan kesehatan secara layak, termasuk mereka yang gejalanya muncul setelah beberapa hari.
Kasus dugaan keracunan MBG di Gembong sebelumnya membuat ratusan penerima manfaat mengalami keluhan kesehatan. Data yang disampaikan Pemkab Pati per 14 September mencatat 427 orang mengalami gejala, dengan empat orang masih menjalani rawat inap dan 25 lainnya menjalani rawat jalan.
Ali menegaskan, penanganan tidak boleh berhenti setelah kondisi korban membaik. DPRD juga meminta evaluasi dilakukan untuk mengetahui titik persoalan dalam penyediaan makanan.
“Setelah persoalan kesehatan selesai, baru kita bicara evaluasi dan tanggung jawab. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” ujarnya.
Menurut Ali, keselamatan anak harus ditempatkan di atas kepentingan administratif maupun perdebatan mengenai sumber anggaran.
(ADV)
