PATI, umbara.co.id — Dugaan keracunan dalam pelaksanaan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Gembong menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati. Dewan meminta kejadian tersebut tidak hanya berakhir pada pemeriksaan, tetapi menghasilkan langkah pencegahan agar persoalan serupa tidak terjadi di sekolah lainnya.
Wakil Ketua I DPRD Pati, Hardi, mengatakan evaluasi terhadap kasus Gembong harus menghasilkan perbaikan nyata dalam sistem pengawasan. Menurutnya, pengawasan idealnya dilakukan sejak sebelum makanan diproduksi hingga diterima oleh siswa.
“Jangan menunggu ada korban baru kemudian dilakukan pengawasan. Sistem pengawasannya harus berjalan sebelum makanan sampai ke tangan siswa,” kata Hardi.
Senada, Wakil Ketua Komisi D DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati, menilai aspek keamanan pangan harus menjadi salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan MBG.
Menurut Endah, penyediaan makanan dalam jumlah besar untuk anak-anak sekolah membutuhkan standar kehati-hatian yang tinggi. Setiap tahapan harus memiliki kontrol yang jelas untuk memastikan makanan tetap aman ketika dikonsumsi.
“Mulai dari bahan baku sampai distribusi harus ada kontrol. Termasuk bagaimana makanan disimpan, berapa lama dari dapur sampai sekolah dan bagaimana memastikan makanan tetap aman ketika dikonsumsi,” ujar Endah.
Hardi juga mendorong Pemerintah Kabupaten Pati melakukan evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Pemeriksaan, kata dia, jangan hanya dilakukan pada unit yang berkaitan langsung dengan kejadian di Gembong.
“Kalau satu SPPG bermasalah, jangan hanya diperiksa satu titik. Pemerintah harus melihat apakah persoalan itu hanya kasus lokal atau ada potensi yang sama di tempat lain,” katanya.
Selain pengawasan, Endah menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada orang tua siswa. Menurutnya, komunikasi yang jelas diperlukan agar masyarakat mengetahui perkembangan kondisi korban, hasil pemeriksaan, maupun langkah yang sedang dilakukan pemerintah.
“Orang tua harus mendapatkan informasi yang terbuka. Jangan sampai muncul kekhawatiran karena informasi yang diterima berbeda-beda,” jelasnya.
Hardi dan Endah sepakat bahwa program MBG tetap memiliki tujuan penting dalam membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak. Namun, keberhasilan program tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya paket makanan yang berhasil dibagikan.
Aspek keamanan, kualitas, ketepatan proses pengolahan, hingga pengawasan harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan program. Evaluasi diharapkan mampu memperkuat sistem sehingga kepercayaan masyarakat terhadap MBG tetap terjaga.
“Program ini harus berjalan, tetapi keamanan anak adalah yang utama. Jangan sampai niat memberikan makanan bergizi justru menimbulkan persoalan kesehatan,” pungkas Hardi.
(ADV)
