PATI, umbara.co.id — Komisi D DPRD Kabupaten Pati melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 8 Pati untuk memastikan persoalan perpindahan seorang siswa tidak menghambat keberlanjutan pendidikannya.
Sidak tersebut dilakukan menyusul laporan adanya siswa yang disebut mengalami kendala saat proses pindah sekolah, terutama berkaitan dengan pemindahan data pokok pendidikan (Dapodik).
Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan pihaknya ingin memastikan persoalan tersebut tidak berujung pada terhentinya pendidikan siswa.
“Kami datang untuk memastikan sebenarnya persoalannya seperti apa. Jangan sampai ada anak yang kemudian tidak bisa melanjutkan sekolah hanya karena persoalan administrasi,” ujar Bandang.
Setelah melakukan pertemuan dengan wali murid dan pihak sekolah, Komisi D memperoleh penjelasan bahwa persoalan tersebut telah dikomunikasikan bersama.
Menurut Bandang, persoalan yang muncul lebih disebabkan adanya miskomunikasi dalam proses perpindahan data siswa.
“Setelah kami komunikasikan dengan pihak sekolah dan wali murid, persoalannya sudah menemukan jalan keluar. Ini lebih kepada miskomunikasi mengenai administrasi Dapodik,” jelasnya.
Ia menegaskan DPRD akan tetap mengawal proses tersebut sampai siswa benar-benar mendapatkan kepastian administrasi di sekolah barunya.
“Yang paling penting anaknya sekarang tetap sekolah. Urusan administrasi harus kita selesaikan tanpa mengorbankan hak anak untuk mendapatkan pendidikan,” tegasnya.
Berdasarkan keterangan pihak sekolah, siswa tersebut sebelumnya bersekolah di SMPN 8 Pati. Siswa kemudian beberapa kali tidak masuk sekolah sebelum mengajukan perpindahan ke MTs di Juwana.
Kepala SMPN 8 Pati Rusmi mengatakan setelah siswa berpindah, data Dapodik belum langsung muncul sehingga menimbulkan kebingungan.
Saat ini siswa tersebut telah melanjutkan pendidikan di MTs Juwana. Proses pemindahan data Dapodik masih dalam pengurusan.
Bandang menambahkan, kasus tersebut menjadi perhatian DPRD agar persoalan administratif tidak kembali mengganggu keberlanjutan pendidikan peserta didik.
“Kalau ada persoalan seperti ini, jangan dibiarkan berlarut-larut. Semua pihak harus duduk bersama mencari solusi,” pungkasnya.
(ADV)
