PATI, umbara.co.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pati menilai penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 harus ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Anggota DPRD Pati, Muslihan, mengatakan APBD tidak seharusnya hanya menjadi dokumen administratif yang berisi daftar pendapatan dan belanja pemerintah. Lebih dari itu, setiap kebijakan anggaran harus memiliki arah dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Menurutnya, pembahasan Raperda APBD 2027 perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat. Program yang diprioritaskan harus mampu menjawab persoalan di lapangan sekaligus memberikan dampak terhadap pemerataan pembangunan.
“APBD bukan sekadar dokumen formal, tetapi kompas yang menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, seluruh kebijakan anggaran harus benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Muslihan.
Dalam pembahasan rancangan anggaran tersebut, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah perhatian, di antaranya terkait penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, belanja modal, Belanja Tidak Terduga (BTT), hingga pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Proyeksi PAD Kabupaten Pati yang berada di kisaran Rp645,57 miliar dinilai menjadi peluang untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Namun, peningkatan pendapatan tersebut tetap perlu diimbangi dengan pelayanan publik yang semakin baik.
Sementara itu, belanja modal diharapkan lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat dan mampu menunjang aktivitas ekonomi daerah.
Gerindra juga menyoroti alokasi BTT sekitar Rp22,11 miliar. Anggaran tersebut dinilai penting untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kondisi darurat, termasuk potensi banjir maupun kekeringan.
Pada sisi pembiayaan, SILPA sekitar Rp60 miliar juga mendapat perhatian. Fraksi Gerindra meminta agar pemanfaatannya direncanakan secara matang dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
Muslihan menegaskan berbagai catatan tersebut merupakan bagian dari upaya Fraksi Gerindra memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Setelah menyampaikan pandangan dan sejumlah catatan, Fraksi Gerindra menyatakan dapat menerima Raperda APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan melalui alat kelengkapan DPRD.
“Pembangunan yang baik bukan hanya yang megah secara fisik, tetapi yang mampu menyentuh hati dan kehidupan masyarakat di akar rumput,” pungkasnya.
(ADV)
