PATI, umbara.co.id – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pati diminta tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Komisi C DPRD Pati mendorong agar ruas jalan yang mengalami kerusakan dan memiliki peran penting bagi aktivitas warga mendapat perhatian dalam penentuan prioritas pembangunan.
Anggota Komisi C DPRD Pati, Warjono, mengatakan berakhirnya sejumlah kegiatan pembangunan pada 2026 harus menjadi kesempatan untuk kembali memetakan persoalan infrastruktur yang masih membutuhkan penanganan.
“Setelah pekerjaan yang berjalan selesai, kita harus kembali melihat kondisi di lapangan. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus masuk dalam skala prioritas,” ujarnya.
Menurut Warjono, kondisi infrastruktur jalan berkaitan erat dengan kelancaran aktivitas masyarakat. Jalan yang baik tidak hanya mendukung mobilitas warga, tetapi juga memperlancar distribusi hasil pertanian serta kegiatan ekonomi lainnya.
“Kalau akses jalannya terganggu, dampaknya bukan hanya kepada pengguna jalan. Aktivitas ekonomi masyarakat juga ikut terdampak,” katanya.
Ia juga meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Pati memastikan ruas jalan yang telah mendapatkan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan dapat ditangani secara optimal.
Warjono mencontohkan ruas Jalan Bumirejo-JLS yang sebelumnya memperoleh alokasi sekitar Rp1 miliar melalui APBD murni 2026. Karena kebutuhan penanganan di sejumlah titik dinilai lebih besar, ruas tersebut kembali diusulkan mendapat tambahan anggaran sekitar Rp1,7 miliar melalui APBD Perubahan.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pelajaran bahwa perencanaan harus didukung data lapangan yang akurat agar kebutuhan anggaran dapat dihitung secara lebih tepat sejak awal.
“Ini menunjukkan bahwa kebutuhan di lapangan harus benar-benar dihitung sejak awal. Jangan sampai ketika pekerjaan berjalan baru diketahui anggarannya belum cukup,” jelasnya.
Warjono mendorong DPUTR memperkuat pemetaan kondisi jalan sebagai dasar dalam menyusun program pembangunan berikutnya. Tingkat kerusakan, fungsi jalan, serta besarnya aktivitas masyarakat di suatu ruas perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan skala prioritas.
“Harus ada pemetaan. Jalan mana yang rusaknya berat, mana yang menjadi akses utama, dan mana yang bisa ditangani secara bertahap,” ujarnya.
Selain pembangunan, ia menilai aspek pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan. Infrastruktur yang telah diperbaiki membutuhkan perawatan secara berkala agar usia manfaatnya lebih panjang.
“Pembangunan dan pemeliharaan harus seimbang. Jangan sampai jalan baru diperbaiki, tetapi tidak lama kemudian kembali rusak karena tidak ada pemeliharaan,” pungkasnya.
(ADV)
