PATI – Pemerintah Kabupaten Pati di bawah kepemimpinan Bupati H. Sudewo, S.T., M.T., resmi meluncurkan Program Konvergensi Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor dalam sebuah seremoni yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati. Peluncuran program ini turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, jajaran Forkopimda Jawa Tengah, serta para kepala daerah eks Karesidenan Pati.
Program ini menjadi langkah nyata Pemkab Pati untuk menyatukan kekuatan seluruh elemen pemerintah, dari tingkat kabupaten hingga desa, dalam rangka menuntaskan kemiskinan secara komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan kolaboratif ini dipandang sebagai kunci utama untuk menjawab tantangan kemiskinan yang bersifat multidimensional.
Dalam sambutannya, Bupati Sudewo mengungkapkan bahwa inisiatif ini lahir dari diskusi intensif bersama Gubernur Jawa Tengah, sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman antara pemerintah daerah dengan jajaran TNI dan Polri.
“Kabupaten Pati surplus beras 200 ribu ton, tetapi realitasnya petani kita belum sejahtera. Untuk itu, kami menargetkan produksi 10 ton per hektare. Namun, sektor pertanian saja tidak cukup. Harus ada sinergi lintas sektor untuk memastikan kesejahteraan rakyat,” ujar Sudewo.
Sudewo menjelaskan, konvergensi penanganan kemiskinan ini akan melibatkan berbagai pihak seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping desa, hingga seluruh kepala desa. Dengan pendekatan door to door, program ini akan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemkab Pati mengalokasikan dana operasional sebesar Rp300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah dukungan Rp200 ribu dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Khusus untuk PPL, Pemkab Pati memberikan tambahan insentif sebesar Rp250 ribu per bulan.
“Kita tidak boleh berhenti di konsep. Harus ada langkah nyata agar upaya kita terasa dampaknya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam arahannya menekankan pentingnya membentuk Super Team lintas sektor dalam menangani kemiskinan ekstrem secara sistematis dan terstruktur.
“Kita tidak bisa parsial. Kemiskinan harus ditangani dengan kolaborasi penuh dari PKH, RTLH, layanan kesehatan, pendidikan, hingga peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang terjun langsung ke lapangan. Semua akan terintegrasi melalui database digital berbasis aplikasi Kominfo,” jelas Luthfi.
Ia optimistis, dengan skema kerja terkoordinasi ini, penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah akan terus menunjukkan tren positif. Terbukti, saat ini angka kemiskinan sudah turun dari 9,58% menjadi 9,48%.
Peluncuran program konvergensi ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan Pemkab Pati dan Pemprov Jateng dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Sinergi lintas sektor yang dibangun diharapkan mampu menjangkau langsung masyarakat paling bawah dan memastikan bahwa setiap bantuan maupun intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata.
