PATI, umbara.co.id – DPRD Kabupaten Pati meminta penanganan kekeringan dan krisis air bersih di sejumlah wilayah dilakukan secara cepat dan terukur. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan bantuan air benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Wakil Ketua II DPRD Pati, Bambang Susilo, mengatakan kondisi kekeringan yang semakin meluas membutuhkan respons pemerintah yang lebih cepat. Terlebih, Pemkab Pati telah menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat langkah penanganan.
“Dalam kondisi seperti ini yang paling penting adalah kecepatan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat. Jangan sampai warga yang sudah kesulitan air masih harus menunggu terlalu lama,” ujar Bambang.
Berdasarkan perkembangan terbaru, jumlah desa terdampak kekeringan di Pati terus bertambah. Pada awal Oktober 2026, BPBD mencatat sebanyak 62 desa di enam kecamatan mengalami krisis air bersih. Pemkab juga menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung penanganan.
Bambang menilai penggunaan anggaran darurat harus diikuti dengan pemetaan kebutuhan di setiap desa. Sebab, tingkat kesulitan mendapatkan air bersih antara satu wilayah dengan wilayah lainnya tidak selalu sama.
“Distribusinya harus berbasis data. Desa yang sumber airnya benar-benar sudah tidak tersedia harus mendapatkan prioritas,” katanya.
Selain mengandalkan pemerintah, Bambang juga mengajak dunia usaha, organisasi masyarakat dan komunitas ikut membantu melalui program sosial maupun CSR.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar keterbatasan armada dan kemampuan pemerintah dalam mendistribusikan air dapat ditutupi secara bersama-sama.
(ADV)
