Pati, umbara.co.id – Suasana Gedung DPRD Kabupaten Pati tampak lebih dinamis dari biasanya pada Rabu, 18 Juni 2025. Dua agenda penting digelar dalam satu rangkaian Rapat Paripurna, menandai keseriusan legislatif dan eksekutif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan visioner.
Agenda pertama dimulai dengan penyampaian penjelasan Bupati Pati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Mewakili Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Jumani, hadir di hadapan para anggota dewan untuk menyampaikan laporan resmi pelaksanaan anggaran tersebut.
“Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun 2024 telah disampaikan oleh Bupati Pati, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris Daerah, Bapak Jumani,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, membuka jalannya rapat.
Tak lama berselang, suasana sidang berlanjut ke agenda kedua, yakni penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025–2029. Kali ini, giliran Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudi Rustanto, yang naik ke mimbar. Ia membacakan pandangan umum secara kolektif mewakili seluruh fraksi.
“Selanjutnya, pandangan umum Fraksi DPRD Kabupaten Pati terhadap RPJMD 2025–2029 disampaikan secara kolektif oleh Bapak Sudi Rustanto,” lanjut Ali.
Menanggapi berbagai masukan dan catatan dari fraksi-fraksi, pihak eksekutif, melalui Setda Pati, memberikan pernyataan terbuka. Komitmen untuk memperhatikan dan menindaklanjuti seluruh saran DPRD pun disampaikan dengan tegas.
“Bapak Bupati melalui Bapak Setda menyampaikan bahwa pada prinsipnya seluruh masukan, kritik, dan saran dari teman-teman fraksi DPRD Kabupaten Pati akan dilaksanakan, diikuti, dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan ke depan,” tegas Ali, menutup rangkaian sidang dengan nada optimis.
Dua agenda penting tersebut menjadi pijakan awal untuk menyusun arah pembangunan Kabupaten Pati ke depan, baik dalam pertanggungjawaban program yang telah dijalankan, maupun dalam merancang visi pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan.
(ADV)
