Pati — Pendopo Kabupaten Pati kembali menjadi tuan rumah kegiatan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kali ini, kegiatan digelar dalam rangka Launching Kegiatan Konvergensi Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor untuk wilayah Eks Karisidenan Pati, Senin 4 Agustus 2025.
Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Ahmad Luthfi, serta melibatkan berbagai unsur penting seperti BABINSA, BABINKAMTIBMAS, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Petugas PLKB, PPL, para kepala desa, bupati dan wakil bupati se-Eks Karisidenan Pati, Komandan Kodim (Dandim), Kapolresta, serta perwakilan dari Kasdam dan Wakapolda.
Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Indikator kemiskinan kita jadikan sebagai landasan kerja tim yang solid, menjadi super team, bukan lagi kerja individu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dari sisi PKH akan dilakukan optimalisasi fungsi pendampingan dan penyaluran bantuan sosial. Untuk program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemerintah mendorong pembangunan rumah layak huni secara merata.
Sektor kesehatan turut diperkuat melalui skema jaminan dan pendampingan, sementara di bidang pendidikan, data dan layanan akan diintegrasikan melalui kolaborasi antara Dinas Sosial dan instansi terkait, demi memastikan keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Dalam mendukung pengawasan di lapangan, Gubernur menekankan peran strategis aparat keamanan.
“BABINSA dan BABINKAMTIBMAS akan menjalankan fungsi pengawasan, pengecekan, serta evaluasi terhadap program di tingkat desa dan kelurahan,” ujar Ahmad Luthfi.
Kedua unsur tersebut selama ini telah aktif melalui program door-to-door system, sambang masyarakat, serta komunikasi sosial yang menjadikan mereka bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, mereka juga diberikan tugas tambahan untuk melakukan final check terhadap data kemiskinan dan membangun basis data yang akurat di wilayah masing-masing.
“Data dari desa akan ditarik ke tingkat kecamatan, lalu kabupaten/kota, dan akhirnya ke provinsi. Semua proses ini dikendalikan melalui sistem aplikasi terintegrasi milik Dinas Kominfo Jawa Tengah,” lanjutnya.
Melalui sistem tersebut, seluruh proses pendataan dan evaluasi dapat dilakukan secara menyeluruh dan berjenjang di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan, dengan capaian yang signifikan.
“Data terakhir menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Tengah telah menurun dari 9,58% menjadi 9,48%. Penurunan 0,10% ini setara dengan lebih dari dua juta jiwa yang berhasil dientaskan dari kemiskinan,” jelas Ahmad Luthfi.
Gubernur menutup sambutannya dengan menekankan bahwa upaya ini hanya akan berhasil jika dilakukan secara terstruktur, terprogram, dan tepat sasaran.
“Tanpa kerja sama lintas sektor, mustahil kita bisa bangkit. Kerja parsial hanya akan menghasilkan dampak yang minim. Tapi jika kita bersatu, hasilnya akan nyata dan berdampak besar bagi masyarakat,” pungkasnya.
