PATI – Kabupaten Pati menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kabupaten Pati menempati peringkat ke-11 nasional dari 20 kabupaten dengan persentase realisasi belanja APBD terbesar se-Indonesia.
Capaian tersebut disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Kabupaten Pati, Riyoso, bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Pati, Muhtar, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
“Alhamdulillah, Kabupaten Pati menempati peringkat ke-11 nasional dari 20 kabupaten dengan persentase realisasi belanja APBD terbesar se-Indonesia, dengan progres belanja mencapai 70,80 persen dan progres pendapatan sebesar 78,23 persen. Data ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri dalam Rakor Sekda dan Kepala Bapperida di IPDN Jatinangor,” ujar Riyoso, didampingi Kepala Bapperida Kabupaten Pati, Muhtar.
Melalui sambungan telepon, Muhtar menambahkan bahwa kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif. Ia menyebutkan, capaian tersebut tidak lepas dari arahan dan kepemimpinan Bupati Pati, Sudewo.
Lebih lanjut, Muhtar menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati telah mengajukan usulan program dan kegiatan senilai Rp 1,145 triliun kepada Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan tahun anggaran 2026.
Usulan itu tertuang dalam surat resmi bernomor T/267/000.7/2025 tertanggal 27 Oktober 2025, yang ditandatangani oleh Pj. Sekda Riyoso atas nama Bupati Pati. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3/7365/SJ tanggal 22 Oktober 2025 tentang rapat koordinasi sinkronisasi program dan kegiatan kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah tahun 2026.
Dalam surat tersebut, Pemkab Pati memaparkan lima bidang prioritas yang diusulkan, antara lain:
1. Bidang Pendidikan – senilai Rp 14,925 miliar, untuk rehabilitasi ruang kelas, toilet, laboratorium, serta pengadaan peralatan TIK bagi 58 SMP negeri di berbagai kecamatan.
2. Bidang Kesehatan – senilai Rp 384,367 miliar, mencakup pembangunan gedung rawat inap delapan lantai dan gedung radioterapi di RSUD RAA Soewondo, pengadaan alat kesehatan modern (MRI dan Linear Accelerator), peningkatan fasilitas Puskesmas, serta program kesehatan masyarakat.
3. Bidang Infrastruktur Jalan – senilai Rp 685,965 miliar, untuk rehabilitasi 107 ruas jalan di seluruh wilayah Kabupaten Pati, termasuk ruas strategis seperti Tayu–Dukuhseti, Juwana–Guyangan, dan Prawoto–Batas Kudus.
4. Program Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) – senilai Rp 60 miliar, dengan target 3.000 unit rumah di 21 kecamatan.
5. Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air (SDA) – senilai Rp 383,897 miliar, untuk pembangunan sarana pengairan, irigasi, dan pengelolaan sumber daya air guna mendukung ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Pati berharap, usulan program senilai lebih dari satu triliun rupiah tersebut dapat memperoleh dukungan penuh dari Pemerintah Pusat melalui kementerian teknis, agar percepatan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Pati terus berlanjut dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
