Jakarta, 17 April 2025 – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan pimpinan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (17/4/2025). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis, terutama di sektor infrastruktur dan ketahanan pangan.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyampaikan bahwa salah satu topik utama yang dibahas adalah preservasi jalan nasional. “Tadi saya sampaikan soal preservasi jalan, Pak Presiden langsung menanggapi dan memerintahkan agar preservasi ini dijamin sehingga kemantapan jalan nasional tetap terpelihara,” ujar Lasarus.
Selain itu, Lasarus mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga memerintahkan peningkatan kualitas jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah. Menurutnya, kondisi jalan nasional saat ini sudah mencapai lebih dari 90% kemantapan, sementara jalan kabupaten baru sekitar 40% dan jalan provinsi 60%. “Pak Presiden memerintahkan untuk memperhatikan secara serius jalan-jalan daerah dengan pola Inpres. Nantinya akan ada Inpres Jalan Daerah,” jelasnya.
<img class=”size-medium wp-image-1259″ src=”https://suarakabar.co.id/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Image-2025-04-18-at-20.53.43_e37df42f-250×190.jpg” alt=”” width=”250″ height=”190″ /> sumber : satneg
Isu ketahanan pangan turut menjadi pembahasan penting dalam pertemuan tersebut. Lasarus menyebutkan bahwa Presiden memerintahkan percepatan penyelesaian sistem irigasi di sekitar bendungan serta pengembangan irigasi sederhana untuk sawah tadah hujan.
“Presiden meminta agar segera diselesaikan pembangunan irigasi terkait ketahanan pangan. Kami juga membahas irigasi tidak hanya di bendungan, tetapi juga irigasi sederhana yang bisa dikerjakan langsung oleh masyarakat,” ucap Lasarus.
Di sektor transportasi, Lasarus menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan penanganan tegas terhadap kendaraan truk yang melanggar ketentuan Over Dimension dan Over Loading (ODOL). “Pak Presiden menegaskan bahwa masalah ODOL harus diselesaikan karena beban jalan sudah tidak mampu menampung angkutan yang melebihi kapasitas,” katanya.
Selain itu, dibahas pula implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan hunian berimbang.
Lasarus menilai pertemuan tersebut berlangsung konstruktif. “Diskusinya sangat produktif. Presiden menanggapi seluruh persoalan infrastruktur yang memang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah,” pungkasnya.
Pertemuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat infrastruktur dan ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional.
(Sumber: Setneg)
