Pati, umbara.co.id – Dalam forum penyampaian pandangan umum terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2025–2029, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) tampil tegas dan menyuarakan pesan yang dalam: pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada tataran konsep. Harus hadir nyata dan menyentuh denyut nadi kehidupan masyarakat.
Ketua Fraksi PPP, M. Dyan Aulia Burhanuddin, membuka penyampaiannya dengan mengingatkan kembali pentingnya RPJMD sebagai pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan. “Kami berpijak pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Instruksi Mendagri tahun 2025. RPJMD bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi ruh pembangunan yang harus responsif terhadap perubahan zaman dan adaptif terhadap tantangan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penyusunan RPJMD harus dilakukan secara inklusif, dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Bukan hanya sekadar menyerap data dan angka, tetapi harus menggali aspirasi warga dari desa hingga kota.
Menurut F-PPP, pembangunan yang berkualitas dimulai dari perencanaan yang berorientasi pada kebermanfaatan. “Kami ingin memastikan bahwa RPJMD ini tidak hanya menjadi buku tebal di rak-rak pemerintah, tapi mampu diterjemahkan menjadi kesejahteraan yang dirasakan nyata oleh rakyat,” tegas Dyan Aulia.
Lebih lanjut, Fraksi PPP menyoroti pentingnya membangun sumber daya manusia yang unggul, adaptif, namun tetap berakar pada nilai-nilai agama dan budaya lokal. “Pendidikan harus relevan dengan zaman, pelatihan harus menjawab kebutuhan dunia kerja, dan karakter harus dibentuk dari nilai luhur yang kita miliki,” ujarnya penuh keyakinan.
Tak hanya bicara manusia, PPP juga mengurai strategi untuk mendorong produktivitas sektor usaha, dengan kombinasi peningkatan SDM, digitalisasi, investasi infrastruktur, dan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat. Bagi PPP, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka PDRB, tetapi tentang bagaimana rakyat mendapatkan pekerjaan, usaha mereka tumbuh, dan hidup menjadi lebih layak.
Dalam isu infrastruktur, F-PPP mendorong pemerataan yang berkeadilan. “Infrastruktur bukan hanya soal jalan dan jembatan, tapi juga tentang akses bagi difabel, konektivitas desa terpencil, dan pemerataan layanan dasar,” ujar Dyan Aulia dengan nada kritis.
Fraksi ini juga menggarisbawahi pentingnya menjaga lingkungan dalam setiap lini pembangunan. Dari pengelolaan sumber daya alam, pengembangan infrastruktur hijau, hingga penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, semua harus berjalan seimbang dengan semangat keberlanjutan.
Menutup pandangannya, F-PPP mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk membangun birokrasi yang melayani, bukan dilayani. “Kita butuh tata kelola yang bersih, cepat, dan transparan. Reformasi birokrasi bukan pilihan, tapi keharusan jika kita ingin rakyat percaya,” tandasnya.
Pandangan Fraksi PPP ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak boleh hanya dikerjakan oleh segelintir elite dari balik meja. Ia harus disusun dari suara rakyat, digerakkan oleh niat tulus, dan dijalankan dengan keberpihakan pada yang paling membutuhkan.
(ADV)
