Menu ✖

Mode Gelap
Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus Anggaran Infrastruktur Harus Tepat Sasaran, DPRD Pati Soroti Prioritas Pembangunan Jalan Menata Ulang Koperasi Desa: Antara Ambisi Negara dan Kedaulatan Rakyat KPU KABUPATEN PESAWARAN GELAR RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) Investasi Masuk Pati, DPRD Tekankan Penguatan Kompetensi Tenaga Kerja Wakil Ketua DPRD Dorong Investasi Rp12,6 Triliun Perkuat Infrastruktur Penunjang Ekonomi Pati

Advertorial

21 Tahun Mengabdi, Komisi A Dorong Penghargaan bagi Honorer APBD 2005

badge-check


					21 Tahun Mengabdi, Komisi A Dorong Penghargaan bagi Honorer APBD 2005 Perbesar

PATI, umbara.co.id — Masa pengabdian yang mencapai lebih dari dua dekade menjadi perhatian Komisi A DPRD Kabupaten Pati. Para tenaga honorer APBD 2005 yang masih bertahan hingga kini dinilai layak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, setelah pihaknya menerima audiensi Forum Tenaga Honorer APBD 2005 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Gedung DPRD Pati.

Dalam pertemuan itu, para honorer menyampaikan aspirasi agar diberikan tambahan penghasilan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama 21 tahun.

Narso mengatakan, aspirasi tersebut patut menjadi perhatian karena jumlah tenaga honorer APBD 2005 yang masih tersisa saat ini relatif sedikit.

“Kalau melihat masa baktinya, tentu ini menjadi sesuatu yang perlu kita apresiasi. Mereka sudah mengabdikan diri selama 21 tahun untuk pemerintah daerah dan masyarakat Pati,” kata Narso.

Menurutnya, dari keseluruhan tenaga honorer yang dahulu masuk dalam kelompok tersebut, sebagian besar kini telah berstatus sebagai PNS maupun PPPK. Saat ini tercatat masih ada 23 orang yang tersisa.

Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap mereka, tentunya melalui kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai pengabdian selama puluhan tahun ini tidak mendapatkan perhatian. Kami di Komisi A akan berupaya mengawal aspirasi mereka agar bisa dicarikan jalan keluarnya,” ujarnya.

Narso menegaskan, bentuk apresiasi tidak harus selalu berupa tunjangan tetap. Pemerintah daerah masih dapat mengkaji berbagai kemungkinan skema yang sesuai dengan ketentuan.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus

1 Oktober 2026 - 15:40 WIB

Anggaran Infrastruktur Harus Tepat Sasaran, DPRD Pati Soroti Prioritas Pembangunan Jalan

1 Oktober 2026 - 15:25 WIB

Menata Ulang Koperasi Desa: Antara Ambisi Negara dan Kedaulatan Rakyat

30 September 2026 - 21:12 WIB

KPU KABUPATEN PESAWARAN GELAR RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

30 September 2026 - 19:53 WIB

Investasi Masuk Pati, DPRD Tekankan Penguatan Kompetensi Tenaga Kerja

30 September 2026 - 15:51 WIB

Trending di Advertorial