Menu ✖

Mode Gelap
Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027 Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus Anggaran Infrastruktur Harus Tepat Sasaran, DPRD Pati Soroti Prioritas Pembangunan Jalan

Advertorial

Golkar Soroti Pembangunan Manusia dan Ekonomi Rakyat dalam RPJMD Pati

badge-check


					Golkar Soroti Pembangunan Manusia dan Ekonomi Rakyat dalam RPJMD Pati Perbesar

Pati, umbara.co.id – Dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Pati yang membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Fraksi Partai Golkar tampil dengan suara yang tegas namun konstruktif. Dipimpin oleh Ketua Fraksi Hj. Endah Sri Wahyuningati, S.KM, Fraksi Golkar menyampaikan pandangan umum yang tidak hanya mendukung dokumen RPJMD, tetapi juga memberikan catatan strategis untuk arah pembangunan lima tahun ke depan.

“RPJMD ini adalah peta jalan pembangunan Pati lima tahun ke depan. Maka, sinergi antara kami di legislatif dengan pemerintah daerah adalah kunci keberhasilannya,” ujar Hj. Endah dengan penuh semangat.

Fraksi Golkar menyambut baik langkah awal RPJMD, tapi juga menegaskan bahwa pembangunan bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal manusia dan kesejahteraannya. Mereka mendorong penguatan infrastruktur yang merata, namun tak kalah penting adalah investasi pada pendidikan yang relevan dengan zaman serta kesehatan masyarakat yang merata dan bermutu.

“Sekolah-sekolah harus didukung, bukan hanya bangunannya, tapi juga isi kurikulumnya. Begitu juga layanan kesehatan, harus dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga, terutama yang ada di pelosok,” tegasnya.

Sektor ekonomi kerakyatan juga menjadi perhatian serius. Golkar menilai, pertanian dan perikanan adalah denyut nadi ekonomi Pati. Maka, inovasi dan perluasan akses pasar wajib dilakukan, agar petani dan nelayan tidak hanya bertahan, tapi juga tumbuh dan sejahtera.

Tak hanya itu, Golkar juga menyoroti pentingnya pelatihan kerja bagi masyarakat miskin serta program pemberdayaan ekonomi yang tepat guna.

“Kita ingin pembangunan yang inklusif. Kemiskinan bukan hanya soal angka, tapi soal peluang yang belum merata,” imbuh Hj. Endah.

Dalam hal tata kelola pemerintahan, Fraksi Golkar mendorong praktik pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kenaikan target pendapatan daerah dianggap baik, namun harus realistis dan disusun berdasarkan potensi yang terukur.

Fraksi Golkar juga mengingatkan pentingnya penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Menurut mereka, setiap rupiah dari APBD harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagai penutup, Hj. Endah menyatakan komitmen Fraksi Golkar untuk terus mengawal pelaksanaan RPJMD hingga lima tahun mendatang.

“Kami tidak hanya menyetujui, tapi juga siap menjadi mitra kritis dan solutif. Harapan kami, RPJMD ini benar-benar menjadi milik bersama rakyat Pati, bukan hanya dokumen di atas meja,” tutupnya.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027

2 Oktober 2026 - 14:39 WIB

Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

2 Oktober 2026 - 14:37 WIB

Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh

2 Oktober 2026 - 13:07 WIB

Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan

2 Oktober 2026 - 12:41 WIB

Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus

1 Oktober 2026 - 15:40 WIB

Trending di Advertorial