Menu

Mode Gelap
Pemkab Pati dan Kemenkes Genjot Penanganan TBC, 120 Titik Cek Gratis Disiapkan Pemkab Pati Salurkan Bantuan Puso Tahap II, Ribuan Petani Terima Stimulus Pemulihan Agama tidak Pernah Jahat: Refleksi atas Kasus Syekh Ahmad Al Misry Diskominfo Pati Gandeng Wartawan Bahas Pengelolaan Sampah Lewat FGD Gerakan Indonesia Asri Pemkab Pati Usulkan 379 Titik Pompanisasi untuk Hadapi Ancaman Kekeringan Diskominfo Pati Sinkronkan Pokok Pikiran DPRD, Soroti Kebutuhan Anggaran Internet Kecamatan

Berita

Teguh Bandang Waluyo: Regruping SD Langkah Tepat, Asal Berdasar Data Akurat

badge-check


					Teguh Bandang Waluyo: Regruping SD Langkah Tepat, Asal Berdasar Data Akurat Perbesar

PATI, umbara.co.id – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyambut positif kebijakan regrouping sekolah dasar yang digagas oleh Bupati Pati, H. Sudewo, S.T., M.T. Menurutnya, langkah tersebut merupakan solusi logis menghadapi minimnya jumlah siswa di sejumlah sekolah.

Bandang menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk memastikan pelaksanaan regrouping berjalan sesuai ketentuan.

“Regruping memang langkah yang tepat, tetapi tetap harus berbasis pada data yang lengkap dan kebijakan yang matang,” ujarnya.

Ia menyoroti fakta di lapangan, bahwa masih banyak SD di Pati yang hanya memiliki kurang dari 100 siswa. Bahkan di beberapa sekolah, jumlah siswa dalam satu kelas hanya berkisar antara 10 hingga 15 orang.

“Saya sepakat dengan regruping karena kenyataannya begitu. Satu sekolah hanya dihuni 10 sampai 15 murid per kelas, ini kan tidak efisien. Maka regrouping adalah pilihan rasional,” tandasnya.

Kebijakan ini, menurut Bandang, bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan juga demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih optimal. Ia berharap, melalui regrouping, proses pembelajaran bisa lebih efektif, serta dapat meningkatkan interaksi antar siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Bandang juga menegaskan, DPRD siap mengawal agar kebijakan ini tetap berpihak kepada kepentingan siswa dan guru. Ia berharap pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan polemik, dan meminta Dinas Pendidikan terbuka dalam menyampaikan data serta rencana ke masyarakat.

“Kuncinya adalah transparansi dan komunikasi. Masyarakat harus diberi pemahaman yang utuh agar tidak terjadi resistensi,” pungkasnya.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Pemkab Pati dan Kemenkes Genjot Penanganan TBC, 120 Titik Cek Gratis Disiapkan

21 April 2026 - 20:44 WIB

Pemkab Pati Salurkan Bantuan Puso Tahap II, Ribuan Petani Terima Stimulus Pemulihan

21 April 2026 - 20:43 WIB

Agama tidak Pernah Jahat: Refleksi atas Kasus Syekh Ahmad Al Misry

21 April 2026 - 18:14 WIB

Diskominfo Pati Gandeng Wartawan Bahas Pengelolaan Sampah Lewat FGD Gerakan Indonesia Asri

20 April 2026 - 21:11 WIB

Pemkab Pati Usulkan 379 Titik Pompanisasi untuk Hadapi Ancaman Kekeringan

20 April 2026 - 21:09 WIB

Trending di Advertorial