Menu

Mode Gelap
Kerugian Petani Tambak Tak Kalah dari Petani Padi, Muntamah Minta Pemerintah Bertindak Muntamah Desak Pemkab Pati Segera Beri Kompensasi Petani Tambak Korban Rob Narso: Evaluasi Pajak Daerah Kunci Menyelesaikan Berbagai Persoalan Retribusi Ketua Komisi A DPRD Pati Soroti Efektivitas Kerja Sama Pemkab dengan BPJS Bambang Susilo Nilai Belum Adanya Perda CSR Bikin Potensi Kontribusi Perusahaan Belum Maksimal Bambang Susilo Dorong Pati Belajar dari Daerah Lain dalam Menyusun Regulasi CSR

Berita

Teguh Bandang Waluyo: Regruping SD Langkah Tepat, Asal Berdasar Data Akurat

badge-check


					Teguh Bandang Waluyo: Regruping SD Langkah Tepat, Asal Berdasar Data Akurat Perbesar

PATI, umbara.co.id – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyambut positif kebijakan regrouping sekolah dasar yang digagas oleh Bupati Pati, H. Sudewo, S.T., M.T. Menurutnya, langkah tersebut merupakan solusi logis menghadapi minimnya jumlah siswa di sejumlah sekolah.

Bandang menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk memastikan pelaksanaan regrouping berjalan sesuai ketentuan.

“Regruping memang langkah yang tepat, tetapi tetap harus berbasis pada data yang lengkap dan kebijakan yang matang,” ujarnya.

Ia menyoroti fakta di lapangan, bahwa masih banyak SD di Pati yang hanya memiliki kurang dari 100 siswa. Bahkan di beberapa sekolah, jumlah siswa dalam satu kelas hanya berkisar antara 10 hingga 15 orang.

“Saya sepakat dengan regruping karena kenyataannya begitu. Satu sekolah hanya dihuni 10 sampai 15 murid per kelas, ini kan tidak efisien. Maka regrouping adalah pilihan rasional,” tandasnya.

Kebijakan ini, menurut Bandang, bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan juga demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih optimal. Ia berharap, melalui regrouping, proses pembelajaran bisa lebih efektif, serta dapat meningkatkan interaksi antar siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Bandang juga menegaskan, DPRD siap mengawal agar kebijakan ini tetap berpihak kepada kepentingan siswa dan guru. Ia berharap pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan polemik, dan meminta Dinas Pendidikan terbuka dalam menyampaikan data serta rencana ke masyarakat.

“Kuncinya adalah transparansi dan komunikasi. Masyarakat harus diberi pemahaman yang utuh agar tidak terjadi resistensi,” pungkasnya.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kerugian Petani Tambak Tak Kalah dari Petani Padi, Muntamah Minta Pemerintah Bertindak

15 Juni 2026 - 20:51 WIB

Muntamah Desak Pemkab Pati Segera Beri Kompensasi Petani Tambak Korban Rob

15 Juni 2026 - 20:50 WIB

Narso: Evaluasi Pajak Daerah Kunci Menyelesaikan Berbagai Persoalan Retribusi

15 Juni 2026 - 20:50 WIB

Ketua Komisi A DPRD Pati Soroti Efektivitas Kerja Sama Pemkab dengan BPJS

15 Juni 2026 - 20:49 WIB

Bambang Susilo Nilai Belum Adanya Perda CSR Bikin Potensi Kontribusi Perusahaan Belum Maksimal

15 Juni 2026 - 20:48 WIB

Trending di Advertorial