Menu ✖

Mode Gelap
Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus Anggaran Infrastruktur Harus Tepat Sasaran, DPRD Pati Soroti Prioritas Pembangunan Jalan Menata Ulang Koperasi Desa: Antara Ambisi Negara dan Kedaulatan Rakyat KPU KABUPATEN PESAWARAN GELAR RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) Investasi Masuk Pati, DPRD Tekankan Penguatan Kompetensi Tenaga Kerja Wakil Ketua DPRD Dorong Investasi Rp12,6 Triliun Perkuat Infrastruktur Penunjang Ekonomi Pati

Berita

Teguh Bandang Waluyo: Regruping SD Langkah Tepat, Asal Berdasar Data Akurat

badge-check


					Teguh Bandang Waluyo: Regruping SD Langkah Tepat, Asal Berdasar Data Akurat Perbesar

PATI, umbara.co.id – Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, menyambut positif kebijakan regrouping sekolah dasar yang digagas oleh Bupati Pati, H. Sudewo, S.T., M.T. Menurutnya, langkah tersebut merupakan solusi logis menghadapi minimnya jumlah siswa di sejumlah sekolah.

Bandang menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk memastikan pelaksanaan regrouping berjalan sesuai ketentuan.

“Regruping memang langkah yang tepat, tetapi tetap harus berbasis pada data yang lengkap dan kebijakan yang matang,” ujarnya.

Ia menyoroti fakta di lapangan, bahwa masih banyak SD di Pati yang hanya memiliki kurang dari 100 siswa. Bahkan di beberapa sekolah, jumlah siswa dalam satu kelas hanya berkisar antara 10 hingga 15 orang.

“Saya sepakat dengan regruping karena kenyataannya begitu. Satu sekolah hanya dihuni 10 sampai 15 murid per kelas, ini kan tidak efisien. Maka regrouping adalah pilihan rasional,” tandasnya.

Kebijakan ini, menurut Bandang, bukan hanya soal efisiensi anggaran, melainkan juga demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih optimal. Ia berharap, melalui regrouping, proses pembelajaran bisa lebih efektif, serta dapat meningkatkan interaksi antar siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Bandang juga menegaskan, DPRD siap mengawal agar kebijakan ini tetap berpihak kepada kepentingan siswa dan guru. Ia berharap pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan polemik, dan meminta Dinas Pendidikan terbuka dalam menyampaikan data serta rencana ke masyarakat.

“Kuncinya adalah transparansi dan komunikasi. Masyarakat harus diberi pemahaman yang utuh agar tidak terjadi resistensi,” pungkasnya.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus

1 Oktober 2026 - 15:40 WIB

Anggaran Infrastruktur Harus Tepat Sasaran, DPRD Pati Soroti Prioritas Pembangunan Jalan

1 Oktober 2026 - 15:25 WIB

Menata Ulang Koperasi Desa: Antara Ambisi Negara dan Kedaulatan Rakyat

30 September 2026 - 21:12 WIB

KPU KABUPATEN PESAWARAN GELAR RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)

30 September 2026 - 19:53 WIB

Investasi Masuk Pati, DPRD Tekankan Penguatan Kompetensi Tenaga Kerja

30 September 2026 - 15:51 WIB

Trending di Advertorial