PATI, umbara.co.id – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, mendorong Pemerintah Kabupaten Pati untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan regrouping sekolah dasar yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Ia menilai, kebijakan tersebut harus dipastikan tidak berdampak pada penurunan kualitas pembelajaran.
Narso menyampaikan bahwa regrouping sekolah merupakan kebijakan strategis, namun dalam implementasinya perlu pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan agar tujuan efisiensi tidak mengorbankan mutu pendidikan.
“Regrouping itu kebijakan yang baik jika dijalankan dengan perencanaan matang. Tapi kalau tidak dievaluasi, bisa menimbulkan persoalan baru, terutama terkait kualitas pembelajaran di kelas,” ujarnya.
Ia menyoroti potensi masalah seperti bertambahnya jumlah rombongan belajar (rombel) serta perbedaan kapasitas ruang kelas dalam satu sekolah yang dapat memengaruhi efektivitas proses belajar mengajar.
“Jangan sampai karena penggabungan sekolah, justru terjadi penumpukan siswa dalam satu kelas atau ketimpangan fasilitas. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” jelasnya.
Komisi A, lanjut Narso, akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan strategis daerah, termasuk di sektor pendidikan. Ia juga meminta OPD terkait untuk lebih responsif dalam melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan.
“Kami ingin setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdampak positif bagi masyarakat. Evaluasi harus dilakukan secara berkala dan berbasis data, bukan hanya formalitas,” tegasnya.
Narso berharap, melalui evaluasi yang komprehensif, kebijakan regrouping dapat berjalan optimal dan tetap menjaga kualitas pendidikan di Kabupaten Pati.
“Intinya, kebijakan boleh berubah, tapi kualitas pendidikan tidak boleh turun. Itu yang harus dijaga bersama,” pungkasnya.
(ADV)
