PATI, umbara.co.id – Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra membuka forum dialog bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Ruang Kembangjoyo Setda Pati, Sabtu (23/5). Dialog tersebut membahas berbagai dinamika pembangunan di Kabupaten Pati, termasuk usulan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Forum dialog dihadiri sejumlah aktivis AMPB, Asisten Sekda, Plh Kepala BPKAD, serta para kepala OPD terkait. Dalam kesempatan itu, Chandra menyampaikan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan siap mendengarkan berbagai masukan yang berkembang di tengah publik.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam dialog tersebut yakni adanya usulan ke DPRD terkait perubahan pengecualian dari objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman.
Perwakilan AMPB, Supriyono atau yang akrab disapa Botok, bersama Teguh Istiyanto menyampaikan harapan agar Pemkab Pati mencabut surat usulan perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024, khususnya pada pembahasan mengenai pengecualian objek PBJT atas makanan dan minuman.
Menurut mereka, kebijakan tersebut perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat maupun berdampak terhadap pelaku usaha kecil.
Menanggapi aspirasi itu, Plt Bupati Pati menyatakan siap melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Pati guna menindaklanjuti masukan dari AMPB.
“Selain itu kami juga terus koordinasi dengan jajaran OPD terkait untuk menggenjot optimalisasi penerimaan selain pajak. Contohnya kami akan merintis parkir digital, di sisi lain transparansi juga kita tingkatkan,” jelas Chandra.
Dalam forum tersebut, aktivis AMPB juga menyinggung soal keterbukaan informasi publik, termasuk permohonan transparansi data penerima hibah, data Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan sejumlah data pemerintahan lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Chandra menegaskan Pemkab Pati siap membuka akses informasi sesuai mekanisme yang berlaku melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
“Silahkan buat surat permohonan informasi ke PPID Kabupaten Pati yang berada di kantor Diskominfo. Akan kami siapkan datanya,” tuturnya.
Usai mengikuti forum dialog, para aktivis AMPB meninggalkan lokasi dengan tertib. Bahkan mereka juga berinisiatif memindahkan kendaraan AMPB yang sebelumnya terparkir di bawah videotron depan Kantor Bupati Pati.
(ADV)
