Menu ✖

Mode Gelap
Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027 Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus Anggaran Infrastruktur Harus Tepat Sasaran, DPRD Pati Soroti Prioritas Pembangunan Jalan

Advertorial

DPRD Pati Minta Spesifikasi Pengadaan Tidak Mengarah pada Merek Tertentu

badge-check


					DPRD Pati Minta Spesifikasi Pengadaan Tidak Mengarah pada Merek Tertentu Perbesar

PATI, umbara.co.id – Anggota Komisi C DPRD Pati dari Fraksi Golkar, Jaza Khoerul Sofyan, mengingatkan agar penyusunan spesifikasi teknis dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak mengarah pada merek maupun penyedia tertentu.

Menurutnya, spesifikasi yang diskriminatif dapat mengurangi tingkat persaingan dalam proses pengadaan dan berpotensi menutup kesempatan bagi pelaku usaha lain yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan.

“Spesifikasi teknis harus disusun berdasarkan kebutuhan riil pekerjaan, bukan diarahkan untuk menguntungkan merek atau penyedia tertentu. Semua peserta harus memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat,” ujarnya.

Politisi asal Kecamatan Winong itu menilai prinsip persaingan sehat merupakan salah satu unsur penting dalam sistem pengadaan pemerintah. Dengan adanya kompetisi yang terbuka, pemerintah dapat memperoleh barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang lebih kompetitif.

Jaza mengatakan, penyusunan spesifikasi yang objektif juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan yang dilakukan pemerintah daerah. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam perencanaan pengadaan harus berpegang pada prinsip transparansi dan keadilan.

“Tujuan pengadaan adalah mendapatkan hasil terbaik bagi masyarakat. Oleh sebab itu, setiap tahapan harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh memberikan perlakuan khusus kepada pihak tertentu,” tegasnya.

Ia berharap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pati dapat terus mengedepankan prinsip keterbukaan dan persaingan usaha yang sehat sehingga mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027

2 Oktober 2026 - 14:39 WIB

Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

2 Oktober 2026 - 14:37 WIB

Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh

2 Oktober 2026 - 13:07 WIB

Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan

2 Oktober 2026 - 12:41 WIB

Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus

1 Oktober 2026 - 15:40 WIB

Trending di Advertorial