Menu

Mode Gelap
GMNI Kota Medan Demo di Depan Kantor DPRD, Soroti Rapor Merah Tata Kelola Pemerintahan DPD GMNI LAMPUNG MEMBUKA POSKO PENGADUAN MASYARAKAT : POLEMIK PROGRAM PUBLIK DAN PERSOALAN RAKYAT. Fraksi DPRD Pati Siapkan Pandangan Umum atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 DPRD Pati Mulai Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Legislator Batangan Soroti Pentingnya Harga Dasar untuk Lindungi Nelayan dan Petani Garam DPRD Pati Usulkan Perda Perikanan dan Garam Atur Sistem Resi Gudang

Advertorial

Danu Ikhsan HC: Keterbatasan Lahan Jadi Tantangan Pembangunan KDMP di Desa

badge-check


					Danu Ikhsan HC: Keterbatasan Lahan Jadi Tantangan Pembangunan KDMP di Desa Perbesar

PATI, umbara.co.id – Ketersediaan lahan masih menjadi tantangan bagi sejumlah desa di Kabupaten Pati dalam merealisasikan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kondisi itu menyebabkan beberapa koperasi dibangun di lokasi yang dinilai kurang strategis.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan HC, mengatakan persoalan lahan merupakan kendala yang banyak dihadapi pemerintah desa. Akibatnya, desa sering kali harus memanfaatkan aset yang tersedia meskipun lokasinya berada jauh dari pusat permukiman.

Hal itu disampaikan politisi PDI Perjuangan tersebut saat ditemui di sela agenda Reses Tahap II yang digelar di daerah pemilihannya.

“Desa tentu ingin membangun koperasi di tempat yang strategis. Namun kenyataannya tidak semua desa memiliki lahan yang sesuai dengan kebutuhan program,” katanya.

Menurut Danu, kondisi tersebut membuat pemerintah desa berada dalam posisi yang cukup sulit. Di satu sisi mereka harus segera merealisasikan program KDMP, sementara di sisi lain pilihan lahan yang tersedia sangat terbatas.

Ia menilai pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi maupun petunjuk teknis yang dapat membantu desa mengatasi persoalan tersebut. Beberapa alternatif seperti kerja sama pemanfaatan lahan, hibah aset, hingga skema tukar menukar tanah dinilai bisa menjadi solusi.

“Kalau ada kebijakan yang lebih fleksibel, desa akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menentukan lokasi yang benar-benar representatif bagi masyarakat,” ungkapnya.

Danu menambahkan, keberadaan KDMP harus dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi perekonomian desa. Karena itu, faktor lokasi perlu mendapat perhatian agar koperasi mampu berkembang dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jangan sampai semangat membangun koperasi sudah tinggi, tetapi pemanfaatannya tidak maksimal karena akses masyarakat ke lokasi masih menjadi kendala. Ini yang harus dicari jalan keluarnya bersama,” tandasnya.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

GMNI Kota Medan Demo di Depan Kantor DPRD, Soroti Rapor Merah Tata Kelola Pemerintahan

22 Juni 2026 - 20:04 WIB

DPD GMNI LAMPUNG MEMBUKA POSKO PENGADUAN MASYARAKAT : POLEMIK PROGRAM PUBLIK DAN PERSOALAN RAKYAT.

22 Juni 2026 - 20:03 WIB

Fraksi DPRD Pati Siapkan Pandangan Umum atas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

22 Juni 2026 - 11:49 WIB

DPRD Pati Mulai Bahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

22 Juni 2026 - 11:47 WIB

Legislator Batangan Soroti Pentingnya Harga Dasar untuk Lindungi Nelayan dan Petani Garam

22 Juni 2026 - 08:35 WIB

Trending di Advertorial