PATI – Gagalnya audiensi antara AMPB dan Kejaksaan Negeri Pati memunculkan perdebatan mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dalam institusi penegak hukum.
Perwakilan massa dan wartawan menilai dokumentasi merupakan bagian dari upaya menjaga transparansi jalannya dialog antara masyarakat dan aparat penegak hukum.
Koordinator AMPB, Supriyono Botok, mengaku heran dengan kebijakan yang melarang peserta membawa alat komunikasi dan dokumentasi.
Sementara itu, kalangan jurnalis menilai keberadaan kamera dan alat perekam merupakan bagian dari tugas peliputan yang tidak dapat dipisahkan dari kerja jurnalistik.
Mereka berharap komunikasi antara Kejari Pati dan masyarakat dapat dilakukan secara lebih terbuka pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
Keterbukaan informasi dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
