PATI, umbara.co.id – Gerakan donasi buku dinilai menjadi langkah awal dalam memperkuat keberadaan perpustakaan desa di Kabupaten Pati. Namun, keberlanjutan fasilitas literasi tersebut membutuhkan dukungan pembiayaan agar pengelolaan dan pengembangan koleksi dapat dilakukan secara berkesinambungan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PKB, Kastomo, mendorong agar pemerintah desa ikut memberikan perhatian terhadap keberadaan perpustakaan melalui dukungan anggaran.
Menurutnya, donasi buku yang saat ini digerakkan Pemerintah Kabupaten Pati dapat menjadi fondasi awal. Setelah koleksi mulai terbentuk, desa perlu memikirkan bagaimana perpustakaan tersebut dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Donasi buku ini merupakan langkah yang sangat baik untuk memulai perpustakaan desa. Tetapi setelah buku tersedia, tentu harus ada keberlanjutan. Desa juga perlu memberikan dukungan agar perpustakaan bisa dikelola dan dikembangkan,” ujar Kastomo.
Ia menilai keberadaan perpustakaan desa tidak seharusnya dipandang sebagai pelengkap administrasi pemerintahan desa. Fasilitas tersebut memiliki fungsi penting sebagai ruang masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan.
Karena itu, menurut Kastomo, dukungan anggaran perlu diarahkan secara proporsional sesuai kemampuan masing-masing desa. Pembiayaan dapat digunakan untuk kebutuhan pengelolaan, pemeliharaan sarana maupun penambahan koleksi buku.
“Jangan sampai setelah buku terkumpul, kemudian tidak ada anggaran untuk merawat dan mengembangkan perpustakaan. Ini harus dipikirkan bersama supaya fasilitas yang sudah dibangun benar-benar hidup dan dimanfaatkan warga,” katanya.
Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Pati Sukardi sebelumnya menyebut sekitar 2.000 buku telah terkumpul melalui gerakan donasi. Buku tersebut akan digunakan untuk membentuk embrio perpustakaan desa, dengan tahap awal sekitar 200 buku untuk setiap desa dengan berbagai klasifikasi.
Kastomo mengatakan capaian tersebut harus menjadi momentum untuk membangun sistem pengembangan perpustakaan desa secara berkelanjutan. Tidak hanya pemerintah kabupaten, pemerintah desa juga dinilai memiliki peran penting dalam memastikan fasilitas literasi tersebut tetap berjalan.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga perpustakaan desa tidak berhenti pada pembentukan awal, tetapi berkembang menjadi fasilitas publik yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
(ADV)
