Menu

Mode Gelap
Suhartini Apresiasi Pemeriksaan Mata Gratis, Dorong Cakupan Diperluas DPRD Pati Buka Peluang Jeruk Pamelo Dikembangkan Jadi Wisata Agro Legislator Golkar: Jeruk Pamelo Bisa Jadi Identitas Baru Bumi Mina Tani DPRD Pati Ingatkan Penggunaan APBD Jangan Berhenti pada Serapan Anggaran Komisi B DPRD Pati Dorong Pengendalian Inflasi Berbasis Kebutuhan Masyarakat Adhi Pamungkas: Pencegahan Kematian Ibu Harus Dimulai Sebelum Menikah

Uncategorized

DPRD Pati Ingatkan Penggunaan APBD Jangan Berhenti pada Serapan Anggaran

badge-check


					DPRD Pati Ingatkan Penggunaan APBD Jangan Berhenti pada Serapan Anggaran Perbesar

PATI, umbara.co.id — DPRD Kabupaten Pati menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tingginya serapan APBD dinilai bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.

Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, Yeti Kristianti, mengatakan penggunaan anggaran harus dilihat dari hasil yang dihasilkan. Program yang dibiayai APBD harus memiliki manfaat yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Jangan hanya mengejar serapan anggaran. Yang lebih penting adalah hasil akhirnya, apakah program tersebut benar-benar memberikan manfaat dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Yeti.

Menurutnya, proses perencanaan anggaran harus dilakukan secara cermat sejak awal. Setiap program perlu memiliki target yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat dievaluasi secara objektif.

Yeti juga mendorong organisasi perangkat daerah agar tidak sekadar menjalankan kegiatan berdasarkan rutinitas. Penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan skala prioritas pembangunan dan kondisi masyarakat di lapangan.

“Anggaran daerah berasal dari uang rakyat. Maka penggunaannya harus bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administrasi, tetapi juga dari sisi manfaatnya,” ujarnya.

Dalam konteks sektor perekonomian, Yeti menilai program yang mendapatkan dukungan APBD harus mampu memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Pemberdayaan pelaku usaha, penguatan ekonomi lokal, serta program yang meningkatkan daya beli masyarakat perlu mendapatkan perhatian.

Ia menambahkan, fungsi pengawasan DPRD akan menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi diperlukan apabila ditemukan program yang hasilnya belum sesuai dengan target.

Menurut Yeti, pengawasan tidak dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan pembangunan, melainkan memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tidak keluar dari prioritas yang telah disepakati.

“Setelah anggaran ditetapkan, pekerjaan belum selesai. Justru pelaksanaannya harus dikawal supaya apa yang direncanakan benar-benar terwujud di lapangan,” tegasnya.

DPRD Pati berharap pengelolaan APBD ke depan semakin berorientasi pada hasil. Dengan demikian, anggaran daerah tidak hanya tercatat dalam laporan keuangan, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang lebih baik.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Legislator Golkar: Jeruk Pamelo Bisa Jadi Identitas Baru Bumi Mina Tani

30 Agustus 2026 - 10:57 WIB

Komisi B DPRD Pati Dorong Pengendalian Inflasi Berbasis Kebutuhan Masyarakat

30 Agustus 2026 - 10:55 WIB

Adhi Pamungkas: Pencegahan Kematian Ibu Harus Dimulai Sebelum Menikah

30 Agustus 2026 - 09:54 WIB

Tema Beyond Journalism, DPRD Pati Harap IJTI Beri Dampak Lebih Luas

12 Agustus 2026 - 09:25 WIB

Masuk Tiga Besar KLB Campak, DPRD Pati Soroti Kinerja Dinas Kesehatan

24 April 2026 - 13:26 WIB

Trending di Advertorial