PATI, umbara.co.id — Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi salah satu perhatian Komisi B DPRD Kabupaten Pati dalam pembahasan sektor perekonomian. Pemerintah daerah didorong memperkuat langkah pengendalian inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Sekretaris Komisi B DPRD Pati dari Fraksi Demokrat, Mukit, mengatakan pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan ketika harga komoditas sudah mengalami kenaikan. Pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi dengan memantau perkembangan harga secara berkala.
“Pengendalian inflasi harus dilakukan sejak awal. Ketika ada komoditas yang mulai menunjukkan kenaikan harga, pemerintah harus segera mengetahui penyebabnya dan mengambil langkah sebelum dampaknya semakin luas,” ujar Mukit.
Menurutnya, kebutuhan pokok memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Kenaikan harga pangan, khususnya komoditas yang menjadi kebutuhan sehari-hari, dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan lainnya.
Karena itu, Mukit mendorong adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pelaku distribusi, pasar, dan pihak terkait lainnya. Informasi mengenai stok dan perkembangan harga harus menjadi dasar dalam menentukan kebijakan.
“Yang perlu dijaga bukan hanya harganya, tetapi juga ketersediaan barang. Kalau stok aman dan distribusinya lancar, tekanan terhadap harga bisa lebih mudah dikendalikan,” jelasnya.
Ia juga menilai pemerintah perlu memperhatikan persoalan distribusi dari daerah produksi hingga ke pasar. Gangguan distribusi berpotensi menimbulkan kelangkaan di tingkat konsumen yang pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga.
Selain menjaga harga kebutuhan pokok, program perekonomian daerah juga diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pengendalian inflasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat.
Mukit menegaskan Komisi B akan memberikan perhatian terhadap efektivitas kebijakan pengendalian inflasi di daerah. Menurutnya, masyarakat harus menjadi ukuran utama dalam melihat keberhasilan kebijakan tersebut.
“Inflasi memang bisa dilihat dari angka, tetapi dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, kebijakan pengendalian harga harus benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” pungkasnya.
(ADV)
