PATI, umbara.co.id – Persoalan kekeringan saat musim kemarau dan banjir ketika musim hujan menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pati. Kondisi yang berulang tersebut dinilai perlu direspons melalui perencanaan pengelolaan air yang lebih berkelanjutan.
Ketua DPRD Pati dari Fraksi PDIP, Ali Badrudin, mengatakan persoalan air tidak seharusnya hanya ditangani ketika bencana terjadi. Pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat baik pada musim kemarau maupun saat curah hujan tinggi.
“Kalau musim kemarau kekeringan, lalu musim hujan banjir, berarti persoalan air harus dilihat secara menyeluruh. Jangan hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi,” ujar Ali.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah persiapan Pemkab Pati menetapkan status tanggap darurat kekeringan. Saat ini, dampak kekeringan dilaporkan telah mencakup sekitar 1.700 hektare lahan dan 40 desa.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah menyiapkan anggaran sekitar Rp250 juta melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD. Selain itu, Pemkab Pati juga membuka peluang dukungan melalui program CSR Bank Jateng untuk memperkuat penanganan di lapangan.
Ali menilai langkah darurat tersebut tetap penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, penanganan tersebut perlu diikuti dengan pembangunan infrastruktur air agar persoalan serupa dapat diantisipasi dalam jangka panjang.
Salah satu rencana yang disiapkan pemerintah adalah pembangunan sumur dalam di sejumlah titik pada 2027 dengan dukungan Kementerian PUPR. Pemkab Pati juga merencanakan fasilitas filterisasi air yang diproyeksikan memiliki kapasitas produksi sekitar 600 galon air bersih per hari di setiap titik.
Menurut Ali, berbagai rencana tersebut perlu ditempatkan dalam satu kerangka pengelolaan air yang terintegrasi. Pembangunan sumber air dan fasilitas pengolahan diharapkan tidak hanya menjadi respons terhadap kekeringan, tetapi juga bagian dari strategi penyediaan air secara berkelanjutan.
“Yang darurat harus segera ditangani, tetapi pembangunan sumber air dan fasilitas pengolahan juga harus dipersiapkan. Dengan begitu, kita tidak terus mengulang pola penanganan yang sama setiap musim kemarau,” katanya.
Ia berharap program jangka pendek dan pembangunan infrastruktur jangka panjang dapat berjalan secara bersamaan. Dengan perencanaan yang lebih terpadu, ketersediaan air bagi masyarakat diharapkan dapat lebih terjaga di tengah perubahan kondisi musim.
(ADV)
