Pati – Juru Bicara DPC Partai Gerindra Pati, M. Ali Gufroni, angkat bicara terkait tuduhan yang menyeret nama Bupati Pati, Sudewo, dan Partai Gerindra dalam polemik kebijakan daerah.
Ia menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut Sudewo sebagai “mesin uang” Gerindra tidak benar.
“Sejak awal sudah kami bantah. Tidak ada yang namanya mesin itu. Silakan lihat, apakah ada kader Gerindra yang berada di lingkaran dekat Pak Bupati? Tidak ada. Bahkan ketika beliau membentuk Tim 8, sama sekali tidak ada keterlibatan Gerindra,” ujarnya.
Menurutnya, Gerindra justru mendorong masyarakat, termasuk kelompok Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, untuk menyampaikan aspirasi dengan cara yang sehat.
Ia menekankan pentingnya demokrasi yang jernih, tanpa dibayangi rasa benci terhadap partai tertentu.
“Kami ingin semua pihak melihat persoalan ini secara utuh, jangan semata-mata karena asas kebencian,” tambahnya.
Gufroni juga menyoroti adanya framing politik yang disebutnya merugikan Partai Gerindra.
Menurutnya, isu yang berkembang hanya dijadikan panggung bagi sebagian pihak di Pansus Hak Angket.
“Kami menyayangkan framing-framing yang dibuat hanya untuk panggung ketua pansus maupun anggota pansus lainnya. Kami ini seperti sudah jatuh tertimpa tangga. Diframing seolah-olah begitu, padahal kenyataannya tidak demikian,” tegasnya.
Meski demikian, ia menegaskan sikap resmi Partai Gerindra Pati akan tetap konsisten mendukung jalannya pemerintahan dengan cara yang dewasa.
“Partai Gerindra akan mengawal pemerintahan ini dengan baik, mengawal demokrasi dengan lebih dewasa, dan kami siap menerima masukan maupun kritik. Bahkan kami membuka ruang diskusi di forum-forum yang sehat,” tandasnya.
Di sisi lain, Gufroni menyinggung adanya dugaan bahwa dinamika Pansus Hak Angket di DPRD Pati tak lepas dari persaingan politik internal.
Ia menilai perubahan tuntutan yang muncul dalam aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 19 September lalu bisa saja dipengaruhi momentum pemilihan Ketua DPC, yang mempertemukan dua kandidat, yakni Ketua Pansus Teguh Bandang Waluyo dan Joko Wahyudi.
“Rivalitas itu patut diduga memengaruhi arah gerakan aliansi. Bisa jadi ini digunakan untuk memperoleh efek politik positif, termasuk penilaian dari DPP,” jelasnya.
