Menu

Mode Gelap
Peringati Hari Lingkungan Hidup : Sekjen DPP GMNI temui Menteri LH Bahas Penguatan Pasal 33 UUD 1945 DPRD Pati Nilai Aturan Pajak UMKM Saat Ini Masih Memberatkan Pelaku Usaha Kecil DPRD Pati Usulkan Batas Omzet Pajak UMKM Naik Jadi Rp6 Juta per Bulan Jaza Khoerul Sofyan Tekankan Kepatuhan Regulasi dalam Pemilihan Penyedia Pengadaan DPRD Pati Minta Spesifikasi Pengadaan Tidak Mengarah pada Merek Tertentu Ali Badrudin Tegaskan DPRD Perkuat Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

Advertorial

Hardi Dorong Inspektorat Terlibat Sejak Perencanaan Pembangunan

badge-check


					Hardi Dorong Inspektorat Terlibat Sejak Perencanaan Pembangunan Perbesar

PATI, umbara.co.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Hardi, mendorong penguatan peran Inspektorat Daerah dalam sistem pengawasan pembangunan. Ia menilai, optimalisasi fungsi pengawasan menjadi kunci untuk mencegah potensi penyimpangan sejak dini.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri agenda koordinasi pencegahan korupsi yang digelar Pemerintah Kabupaten Pati. Dalam forum itu, Hardi menyoroti bahwa selama ini peran inspektorat cenderung lebih dominan pada tahap pelaksanaan program.

“Supaya tidak terjadi tumpang tindih pengawasan, Inspektorat harus ikut sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, tidak hanya di pelaksanaan saja,” tegasnya.

Menurutnya, keterlibatan sejak tahap awal akan membuat proses pengawasan lebih efektif karena potensi kesalahan dapat dicegah lebih dini, bukan sekadar ditemukan setelah kegiatan berjalan atau selesai.

Hardi juga menyinggung besarnya dukungan anggaran yang dimiliki Inspektorat. Ia menilai, hal tersebut seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kinerja dan profesionalisme lembaga pengawasan tersebut.

“Dengan anggaran yang cukup besar, Inspektorat harus benar-benar menjadi lembaga pengawasan yang kuat dan profesional,” ujarnya.

Ia berharap ke depan Inspektorat Daerah mampu menjadi garda terdepan dalam mengawal setiap tahapan pembangunan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

“Kalau pengawasan berjalan maksimal, maka pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan mendukung terwujudnya Pati yang lebih maju,” pungkasnya.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Peringati Hari Lingkungan Hidup : Sekjen DPP GMNI temui Menteri LH Bahas Penguatan Pasal 33 UUD 1945

5 Juni 2026 - 20:58 WIB

DPRD Pati Nilai Aturan Pajak UMKM Saat Ini Masih Memberatkan Pelaku Usaha Kecil

2 Juni 2026 - 13:15 WIB

DPRD Pati Usulkan Batas Omzet Pajak UMKM Naik Jadi Rp6 Juta per Bulan

2 Juni 2026 - 13:14 WIB

Jaza Khoerul Sofyan Tekankan Kepatuhan Regulasi dalam Pemilihan Penyedia Pengadaan

2 Juni 2026 - 13:12 WIB

DPRD Pati Minta Spesifikasi Pengadaan Tidak Mengarah pada Merek Tertentu

2 Juni 2026 - 13:10 WIB

Trending di Advertorial