Pati – Ratusan pegawai honorer dari berbagai instansi di Kabupaten Pati mendatangi Gedung DPRD setempat, Senin (29/9/2025). Mereka beraudiensi dengan Komisi A dan D DPRD Pati serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memperjuangkan nasib mereka di tengah rencana penghentian tenaga honorer pada Desember 2025.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Honorer Pati Non-Database BKN Gagal CPNS itu meminta agar tetap bisa bekerja melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, meski tidak masuk dalam database BKN.
Merasa Diperlakukan Tidak Adil
Perwakilan aliansi, Moh Ansori, menyampaikan kekecewaannya atas regulasi seleksi ASN. Ia menilai para honorer non-database tidak diberi kesempatan yang adil untuk ikut tes PPPK tahap kedua karena informasi yang terlambat diumumkan.
“Kami terpaksa mendaftar CPNS karena tidak ada kesempatan ikut PPPK tahap kedua. Akibatnya, sesuai aturan, kami tidak bisa mengikuti tes PPPK,” ujar Ansori yang bertugas di Kantor Kecamatan Kayen.
Ia menambahkan, pihaknya mencatat ada 109 orang honorer yang tergabung dalam aliansi ini. Mereka berasal dari berbagai instansi, termasuk tenaga pendidikan, dengan masa kerja rata-rata lebih dari dua tahun.
“Kami resah dengan isu cut-off Desember 2025. Kalau tidak ada solusi, kontrak kami otomatis berakhir. Padahal kami hanya meminta kesempatan jadi PPPK Paruh Waktu agar bisa tetap bekerja,” tegasnya.
Dukungan dari BKPSDM dan DPRD
Keresahan para honorer ditanggapi positif oleh Plt Kepala BKPSDM Pati, Yogo Wibowo. Ia menyatakan pihaknya akan mengupayakan penyampaian aspirasi ini ke pemerintah pusat.
“Kami sangat mendukung apa yang menjadi keluh kesah mereka. Ini memang kewenangan pusat, tapi akan kita perjuangkan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, menegaskan komitmen dewan untuk menjembatani aspirasi honorer.
“Kami akan kawal supaya seratusan honorer ini tidak diberhentikan. BKPSDM siap mencoba menginput data mereka secara manual, dan kami komunikasikan ke Menpan RB,” kata Narso.
Ia menambahkan DPRD siap mengawal dari sisi penyediaan anggaran jika kontrak para honorer dapat diperpanjang.
Harapan Tidak Terputus di 2025
Audiensi tersebut menegaskan betapa gentingnya persoalan tenaga honorer menjelang berakhirnya masa transisi kebijakan pemerintah. Para pegawai berharap perjuangan mereka membuahkan jalan keluar agar tetap bisa bekerja di bawah skema PPPK, meski hanya paruh waktu, sehingga tidak terkena pemutusan kontrak massal pada Desember 2025.Ratusan Honorer Non-Database BKN di Pati Datangi DPRD, Tuntut Skema PPPK Paruh Waktu
Pati – Ratusan pegawai honorer dari berbagai instansi di Kabupaten Pati mendatangi Gedung DPRD setempat, Senin (29/9/2025). Mereka beraudiensi dengan Komisi A dan D DPRD Pati serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk memperjuangkan nasib mereka di tengah rencana penghentian tenaga honorer pada Desember 2025.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Honorer Pati Non-Database BKN Gagal CPNS itu meminta agar tetap bisa bekerja melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, meski tidak masuk dalam database BKN.
Merasa Diperlakukan Tidak Adil
Perwakilan aliansi, Moh Ansori, menyampaikan kekecewaannya atas regulasi seleksi ASN. Ia menilai para honorer non-database tidak diberi kesempatan yang adil untuk ikut tes PPPK tahap kedua karena informasi yang terlambat diumumkan.
“Kami terpaksa mendaftar CPNS karena tidak ada kesempatan ikut PPPK tahap kedua. Akibatnya, sesuai aturan, kami tidak bisa mengikuti tes PPPK,” ujar Ansori yang bertugas di Kantor Kecamatan Kayen.
Ia menambahkan, pihaknya mencatat ada 109 orang honorer yang tergabung dalam aliansi ini. Mereka berasal dari berbagai instansi, termasuk tenaga pendidikan, dengan masa kerja rata-rata lebih dari dua tahun.
“Kami resah dengan isu cut-off Desember 2025. Kalau tidak ada solusi, kontrak kami otomatis berakhir. Padahal kami hanya meminta kesempatan jadi PPPK Paruh Waktu agar bisa tetap bekerja,” tegasnya.
Dukungan dari BKPSDM dan DPRD
Keresahan para honorer ditanggapi positif oleh Plt Kepala BKPSDM Pati, Yogo Wibowo. Ia menyatakan pihaknya akan mengupayakan penyampaian aspirasi ini ke pemerintah pusat.
“Kami sangat mendukung apa yang menjadi keluh kesah mereka. Ini memang kewenangan pusat, tapi akan kita perjuangkan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, menegaskan komitmen dewan untuk menjembatani aspirasi honorer.
“Kami akan kawal supaya seratusan honorer ini tidak diberhentikan. BKPSDM siap mencoba menginput data mereka secara manual, dan kami komunikasikan ke Menpan RB,” kata Narso.
Ia menambahkan DPRD siap mengawal dari sisi penyediaan anggaran jika kontrak para honorer dapat diperpanjang.
Harapan Tidak Terputus di 2025
Audiensi tersebut menegaskan betapa gentingnya persoalan tenaga honorer menjelang berakhirnya masa transisi kebijakan pemerintah. Para pegawai berharap perjuangan mereka membuahkan jalan keluar agar tetap bisa bekerja di bawah skema PPPK, meski hanya paruh waktu, sehingga tidak terkena pemutusan kontrak massal pada Desember 2025.
