Menu ✖

Mode Gelap
Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027 Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus Anggaran Infrastruktur Harus Tepat Sasaran, DPRD Pati Soroti Prioritas Pembangunan Jalan

Berita

DPRD Pati Dukung Suara Sopir Truk, Minta Pemerintah Tidak Tutup Mata Soal Zero ODOL

badge-check


					DPRD Pati Dukung Suara Sopir Truk, Minta Pemerintah Tidak Tutup Mata Soal Zero ODOL Perbesar

Pati, umbara.co.id – Suara keras para sopir truk di Pati yang menolak kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) akhirnya sampai ke telinga wakil rakyat. Anggota DPRD Kabupaten Pati, Mukit, turun langsung menemui para sopir yang menggelar aksi di dua titik Jalan Lingkar Selatan, Kamis (19/6/2025) siang.

Di tengah deretan truk dan spanduk penuh keluhan, Mukit menyatakan dukungannya atas aspirasi para sopir logistik. Ia menilai protes ini bukan sekadar keluhan sepihak, melainkan jeritan rakyat kecil yang merasa ditekan oleh kebijakan pusat.

“Jangan anggap sepele suara sopir truk. Mereka bagian penting dari rantai distribusi pangan. Kalau mereka keberatan, berarti ada yang salah dalam cara kita menerapkan aturan,” tegas Mukit.

Politisi Partai Demokrat itu menilai kebijakan Zero ODOL perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, bukan hanya berdasarkan angka dan rumus di atas meja.

“Kalau aturan ini terlalu memberatkan, tentu perlu ditinjau kembali. Tidak semua daerah punya kondisi yang sama. Pemerintah pusat harus buka mata,” ujarnya.

Mukit bahkan membuka pintu lebar bagi para sopir untuk menyampaikan keluhan secara langsung ke DPRD. Ia berjanji akan mengawal suara mereka hingga ke pusat pengambil kebijakan.

“Saya minta perwakilan sopir datang ke DPRD. Sampaikan semua unek-unek secara resmi. Kami siap bantu perjuangkan ke tingkat pusat,” katanya.

Menurut Mukit, protes yang berlangsung damai ini seharusnya menjadi peringatan bagi pemerintah untuk tidak mengambil kebijakan secara sepihak tanpa mendengar realitas di lapangan.

“Ini bukan semata soal sopir truk. Ini soal logistik nasional, soal harga kebutuhan pokok, soal keberlangsungan ekonomi rakyat kecil,” tandasnya.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027

2 Oktober 2026 - 14:39 WIB

Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

2 Oktober 2026 - 14:37 WIB

Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh

2 Oktober 2026 - 13:07 WIB

Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan

2 Oktober 2026 - 12:41 WIB

Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus

1 Oktober 2026 - 15:40 WIB

Trending di Advertorial