PATI, umbara.co.id — DPRD Kabupaten Pati menyoroti pentingnya optimalisasi program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) serta peran aktif masyarakat dalam mengatasi persoalan pemukiman kumuh.
Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, menyebut bahwa pemerintah telah memiliki program penanganan, namun pelaksanaannya masih perlu disesuaikan dengan kondisi anggaran.
“Di Disperkim ada program RTLH, tapi kita lihat dulu anggarannya mencukupi atau tidak. Kalau tidak, kita akan minta bantuan dari provinsi atau pusat,” jelasnya.
Ia juga menyinggung kebutuhan sanitasi di masyarakat, seperti pembangunan jamban, yang mulai diajukan warga di wilayah terdampak.
Menurutnya, penanganan kawasan kumuh tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Komitmen dari pemerintah dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman,” tambahnya.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan permasalahan pemukiman kumuh di Kabupaten Pati dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
(ADV)
