PATI – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Golkar, Endah Sri Wahyuningati atau yang akrab disapa Mbak Ning, menyoroti masih adanya pungutan dan berbagai iuran di sekolah negeri yang dinilai memberatkan orang tua siswa.
Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak seharusnya terjadi jika pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.
“Sekolah negeri seharusnya tidak membebani orang tua dengan berbagai pungutan. Dana BOS itu sudah ada untuk mendukung kebutuhan operasional,” tegas Mbak Ning.
Ia juga menyinggung kegiatan seperti outing class yang kerap menjadi alasan adanya iuran tambahan. Menurutnya, kegiatan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran sekolah dan tidak boleh bersifat memaksa.
“Kalau kegiatan itu memberatkan orang tua, sebaiknya dievaluasi. Jangan sampai pendidikan justru menjadi beban bagi masyarakat,” ujarnya.
Mbak Ning meminta agar OPD terkait memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap satuan pendidikan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Pengawasan harus diperketat. Jangan sampai ada celah yang dimanfaatkan sehingga merugikan wali murid,” katanya.
Ia juga mendorong agar transparansi penggunaan dana BOS ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas peruntukan anggaran tersebut.
“Kami ingin pengelolaan anggaran pendidikan benar-benar terbuka dan tepat sasaran. Tujuannya jelas, agar kualitas pendidikan meningkat tanpa membebani orang tua,” tandasnya.
(ADV)
