PATI – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pati Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh alat kelengkapan dewan. Proses tersebut merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Menurut Ali Badrudin, setiap program dan capaian kinerja pemerintah daerah dikaji secara mendalam agar DPRD memperoleh gambaran yang utuh mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan maupun penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran.
“Evaluasi LKPJ kami lakukan melalui mekanisme yang terstruktur. Setiap komisi terlebih dahulu melakukan pembahasan sesuai bidangnya masing-masing, kemudian seluruh hasilnya disinkronkan dalam pembahasan bersama sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar mewakili kebutuhan perbaikan di berbagai sektor,” ujar Ali Badrudin.
Ia menjelaskan, proses evaluasi tidak hanya berfokus pada capaian program, tetapi juga menyoroti berbagai kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah. Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD menyusun sejumlah rekomendasi yang diharapkan menjadi bahan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.
Ali menambahkan bahwa rekomendasi DPRD merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Karena itu, pihaknya berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat menjadikan catatan tersebut sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap setiap rekomendasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata. Evaluasi ini bukan untuk mencari kekurangan semata, tetapi menjadi momentum bersama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pembangunan daerah,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Selain itu, Ali Badrudin menilai sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati perlu terus diperkuat agar setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, kami optimistis kualitas pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pati akan semakin baik dari tahun ke tahun,” pungkasnya.
(ADV)
