PATI – Hasil evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pati sepanjang tahun anggaran 2025 diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Danu Ikhsan HC, menegaskan bahwa rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati harus menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurut Danu, penyusunan rekomendasi dilakukan melalui pembahasan yang melibatkan berbagai komisi di DPRD dengan memperhatikan capaian program, kendala pelaksanaan, serta berbagai aspirasi masyarakat yang diterima selama proses pengawasan.
“Rekomendasi LKPJ bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi bahan evaluasi yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah. Tujuannya agar setiap kekurangan yang ditemukan dapat segera diperbaiki pada pelaksanaan program berikutnya,” ujar Danu Ikhsan HC.
Ia menjelaskan, evaluasi yang dilakukan DPRD merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif perlu terus diperkuat demi meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Danu juga berharap setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mampu menjadikan rekomendasi DPRD sebagai bahan introspeksi dalam menyusun kebijakan dan program kerja ke depan. Menurutnya, perbaikan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas pelayanan publik, efektivitas penggunaan anggaran, hingga percepatan pelaksanaan program pembangunan.
“Yang terpenting adalah bagaimana rekomendasi tersebut diterjemahkan menjadi langkah konkret. Masyarakat tentu berharap adanya peningkatan pelayanan, tata kelola pemerintahan yang semakin baik, serta program pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga,” tegas legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Selain itu, Danu menilai proses evaluasi tahunan merupakan momentum untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Dengan adanya tindak lanjut yang jelas terhadap setiap rekomendasi, kualitas penyelenggaraan pemerintahan diyakini akan semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Komisi A DPRD Kabupaten Pati, lanjut Danu, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi tersebut agar seluruh catatan yang telah disampaikan dapat direspons secara optimal oleh pemerintah daerah. Ia berharap kolaborasi yang baik antara DPRD dan Pemkab Pati mampu mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
(ADV)
