PATI, umbara.co.id – Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 menjadi perhatian Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pati. Fraksi tersebut menilai salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya perencanaan belanja pegawai.
Hal itu disampaikan Adam Maulana, Anggota DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, saat membacakan pandangan akhir fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD.
Adam mengatakan, perencanaan belanja pegawai harus disusun lebih cermat agar alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan riil pemerintah daerah dan tidak menimbulkan sisa anggaran yang besar di akhir tahun.
“Perencanaan merupakan fondasi utama dalam pengelolaan APBD. Ketika perhitungannya kurang tepat, dampaknya akan terlihat pada rendahnya penyerapan anggaran dan tingginya SiLPA. Karena itu, kami meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh,” katanya.
Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyangkut belanja pegawai, tetapi juga seluruh proses mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program agar lebih akurat, terukur, dan efektif.
Adam menilai APBD harus mampu menjadi instrumen pembangunan yang benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga setiap anggaran yang telah disahkan dapat direalisasikan secara optimal.
“Kami berharap pemerintah daerah memperkuat kualitas perencanaan dan koordinasi antarperangkat daerah. Dengan begitu, pelaksanaan APBD ke depan akan lebih efisien, penyerapan anggaran meningkat, dan manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Meski memberikan catatan tersebut, Fraksi Gerindra tetap menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 untuk diproses sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku di DPRD.
(ADV)
