PATI – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, seluruh catatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus menjadi bahan evaluasi agar kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semakin baik.
Ali mengatakan DPRD akan melakukan pembahasan secara bertahap terhadap hasil pemeriksaan BPK bersama pemerintah daerah. Proses tersebut bertujuan memastikan setiap rekomendasi mendapat tindak lanjut yang jelas sehingga berbagai kekurangan yang ditemukan dapat segera diperbaiki.
“Setiap hasil pemeriksaan dari BPK harus kita sikapi secara serius. DPRD bersama pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti demi mewujudkan tata kelola keuangan yang semakin baik,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Kabupaten Pati harus dijadikan momentum untuk melakukan pembenahan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, evaluasi tidak cukup berhenti pada identifikasi temuan, tetapi harus diikuti dengan langkah nyata agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.
Ia menambahkan, pembahasan hasil audit juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD dalam memastikan pengelolaan APBD berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin setiap OPD menjadikan rekomendasi BPK sebagai pedoman untuk memperbaiki sistem kerja, meningkatkan tertib administrasi, serta memperkuat pengawasan internal. Dengan begitu, kualitas pengelolaan keuangan daerah akan terus meningkat,” katanya.
Ali berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati dapat mempercepat penyelesaian seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Menurutnya, kerja sama yang baik menjadi modal penting untuk mengembalikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada masa mendatang.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari seluruh proses evaluasi tersebut bukan sekadar mengejar predikat dalam laporan keuangan, tetapi memastikan anggaran daerah dikelola secara efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami akan terus mengawal proses perbaikan ini. Harapannya, pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel, kepercayaan publik meningkat, dan setiap program pembangunan dapat berjalan lebih optimal untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati,” pungkasnya.
(ADV)
