Menu

Mode Gelap
Kerugian Petani Tambak Tak Kalah dari Petani Padi, Muntamah Minta Pemerintah Bertindak Muntamah Desak Pemkab Pati Segera Beri Kompensasi Petani Tambak Korban Rob Narso: Evaluasi Pajak Daerah Kunci Menyelesaikan Berbagai Persoalan Retribusi Ketua Komisi A DPRD Pati Soroti Efektivitas Kerja Sama Pemkab dengan BPJS Bambang Susilo Nilai Belum Adanya Perda CSR Bikin Potensi Kontribusi Perusahaan Belum Maksimal Bambang Susilo Dorong Pati Belajar dari Daerah Lain dalam Menyusun Regulasi CSR

Advertorial

BPJS Warga Dinonaktifkan, Nanda Yahya Terima Banyak Aduan Saat Musrenbangcam

badge-check


					BPJS Warga Dinonaktifkan, Nanda Yahya Terima Banyak Aduan Saat Musrenbangcam Perbesar

PATI, umbara.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Pati, Nanda Yahya Prasetya, menerima berbagai keluhan masyarakat terkait kartu BPJS Kesehatan yang tiba-tiba tidak aktif. Aduan tersebut disampaikan warga dari empat kecamatan saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Menurut Nanda, banyak warga mengaku mengalami kendala saat hendak berobat karena status kepesertaan BPJS mereka mendadak dinonaktifkan. Kondisi ini tentu menyulitkan, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan tersebut.

“Banyak warga yang mengeluh karena BPJS mereka tidak aktif saat akan digunakan. Padahal mereka sangat membutuhkan layanan kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penonaktifan kartu BPJS bukan merupakan kebijakan pemerintah daerah, melainkan keputusan dari pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. Dampak kebijakan tersebut, kata dia, paling dirasakan oleh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dalam forum Musrenbangcam, masyarakat berharap DPRD dapat membantu mencarikan solusi atas persoalan tersebut. Menanggapi hal itu, Nanda menyatakan akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk BPJS Kesehatan.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya layanan kesehatan bagi warga kurang mampu.

“Sering kali warga ditolak saat berobat karena status BPJS tidak aktif. Ini tentu menjadi persoalan serius yang harus segera dicarikan solusi,” jelasnya.

Ia juga mendorong dinas sosial untuk melakukan evaluasi dan pembaruan data penerima bantuan agar masyarakat yang benar-benar berhak tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.

Nanda menegaskan, persoalan BPJS menjadi salah satu perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti, mengingat pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kerugian Petani Tambak Tak Kalah dari Petani Padi, Muntamah Minta Pemerintah Bertindak

15 Juni 2026 - 20:51 WIB

Muntamah Desak Pemkab Pati Segera Beri Kompensasi Petani Tambak Korban Rob

15 Juni 2026 - 20:50 WIB

Narso: Evaluasi Pajak Daerah Kunci Menyelesaikan Berbagai Persoalan Retribusi

15 Juni 2026 - 20:50 WIB

Ketua Komisi A DPRD Pati Soroti Efektivitas Kerja Sama Pemkab dengan BPJS

15 Juni 2026 - 20:49 WIB

Bambang Susilo Nilai Belum Adanya Perda CSR Bikin Potensi Kontribusi Perusahaan Belum Maksimal

15 Juni 2026 - 20:48 WIB

Trending di Advertorial