Menu ✖

Mode Gelap
DPRD Pati Pastikan 61 Desa Masuk Persiapan Pilkades Serentak 2027 Komisi D DPRD Pati Pastikan Polemik TK Pertiwi Tegalharjo Diselesaikan Lewat Mediasi DPRD Pati: Ormas Harus Jadi Jembatan Aspirasi Masyarakat dan Pemerintah Kenaikan Insentif RT/RW, DPRD Pati Soroti Kapasitas Fiskal Daerah Narso Dorong Pemerintahan Desa Lebih Terbuka dan Akuntabel Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027

Advertorial

BPJS Warga Dinonaktifkan, Nanda Yahya Terima Banyak Aduan Saat Musrenbangcam

badge-check


					BPJS Warga Dinonaktifkan, Nanda Yahya Terima Banyak Aduan Saat Musrenbangcam Perbesar

PATI, umbara.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Pati, Nanda Yahya Prasetya, menerima berbagai keluhan masyarakat terkait kartu BPJS Kesehatan yang tiba-tiba tidak aktif. Aduan tersebut disampaikan warga dari empat kecamatan saat pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam).

Menurut Nanda, banyak warga mengaku mengalami kendala saat hendak berobat karena status kepesertaan BPJS mereka mendadak dinonaktifkan. Kondisi ini tentu menyulitkan, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada layanan kesehatan tersebut.

“Banyak warga yang mengeluh karena BPJS mereka tidak aktif saat akan digunakan. Padahal mereka sangat membutuhkan layanan kesehatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penonaktifan kartu BPJS bukan merupakan kebijakan pemerintah daerah, melainkan keputusan dari pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. Dampak kebijakan tersebut, kata dia, paling dirasakan oleh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Dalam forum Musrenbangcam, masyarakat berharap DPRD dapat membantu mencarikan solusi atas persoalan tersebut. Menanggapi hal itu, Nanda menyatakan akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan berkoordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk BPJS Kesehatan.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, khususnya layanan kesehatan bagi warga kurang mampu.

“Sering kali warga ditolak saat berobat karena status BPJS tidak aktif. Ini tentu menjadi persoalan serius yang harus segera dicarikan solusi,” jelasnya.

Ia juga mendorong dinas sosial untuk melakukan evaluasi dan pembaruan data penerima bantuan agar masyarakat yang benar-benar berhak tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.

Nanda menegaskan, persoalan BPJS menjadi salah satu perhatian utama yang harus segera ditindaklanjuti, mengingat pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DPRD Pati Pastikan 61 Desa Masuk Persiapan Pilkades Serentak 2027

3 Oktober 2026 - 13:20 WIB

Komisi D DPRD Pati Pastikan Polemik TK Pertiwi Tegalharjo Diselesaikan Lewat Mediasi

3 Oktober 2026 - 13:19 WIB

DPRD Pati: Ormas Harus Jadi Jembatan Aspirasi Masyarakat dan Pemerintah

3 Oktober 2026 - 13:18 WIB

Kenaikan Insentif RT/RW, DPRD Pati Soroti Kapasitas Fiskal Daerah

3 Oktober 2026 - 13:00 WIB

Narso Dorong Pemerintahan Desa Lebih Terbuka dan Akuntabel

3 Oktober 2026 - 11:50 WIB

Trending di Advertorial