Menu

Mode Gelap
Kerugian Petani Tambak Tak Kalah dari Petani Padi, Muntamah Minta Pemerintah Bertindak Muntamah Desak Pemkab Pati Segera Beri Kompensasi Petani Tambak Korban Rob Narso: Evaluasi Pajak Daerah Kunci Menyelesaikan Berbagai Persoalan Retribusi Ketua Komisi A DPRD Pati Soroti Efektivitas Kerja Sama Pemkab dengan BPJS Bambang Susilo Nilai Belum Adanya Perda CSR Bikin Potensi Kontribusi Perusahaan Belum Maksimal Bambang Susilo Dorong Pati Belajar dari Daerah Lain dalam Menyusun Regulasi CSR

Berita

Fraksi Demokrat Desak Normalisasi Sungai di Pati, Demi Cegah Banjir dan Dongkrak Ekonomi Warga

badge-check


					Fraksi Demokrat Desak Normalisasi Sungai di Pati, Demi Cegah Banjir dan Dongkrak Ekonomi Warga Perbesar

PATI, umbara.co.id — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pati menegaskan pentingnya percepatan program normalisasi sungai sebagai salah satu poin krusial dalam menanggapi Penjelasan Bupati atas Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Melalui Ketua Fraksi, Joni Kurnianto, Demokrat menyoroti kondisi sungai-sungai yang saat ini mengalami pendangkalan dan penyempitan, khususnya aliran sungai mulai dari Bendungan Sumedang di Desa Tlogorejo, Kecamatan Winong, hingga Desa Sendangsoko, Kecamatan Jakenan.

“Kondisi sungai yang dangkal dan menyempit ini bukan hanya mengancam lingkungan, tapi juga berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat. Jika dibiarkan, risiko banjir terus menghantui petani dan warga sekitar,” ujar Joni dalam rapat paripurna DPRD.

Fraksi Demokrat menilai bahwa normalisasi sungai bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Dengan aliran sungai yang kembali normal, warga dapat lebih tenang menjalankan usaha pertanian, perdagangan, maupun kegiatan sehari-hari lainnya.

Joni juga mengingatkan bahwa wilayah Winong hingga Jakenan merupakan daerah produktif, terutama di sektor pertanian. Namun, produktivitas warga seringkali terganggu akibat luapan air saat musim penghujan.

“Normalisasi sungai ini harus diprioritaskan dalam Perubahan APBD 2025. Kami minta Pemkab Pati benar-benar memberi perhatian khusus terhadap masalah ini,” tegasnya.

Fraksi Demokrat menutup pandangannya dengan dorongan agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan yang bersifat monumental, tetapi juga menyentuh kebutuhan nyata masyarakat, seperti pengendalian banjir dan dukungan terhadap sektor ekonomi warga di wilayah rawan genangan.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kerugian Petani Tambak Tak Kalah dari Petani Padi, Muntamah Minta Pemerintah Bertindak

15 Juni 2026 - 20:51 WIB

Muntamah Desak Pemkab Pati Segera Beri Kompensasi Petani Tambak Korban Rob

15 Juni 2026 - 20:50 WIB

Narso: Evaluasi Pajak Daerah Kunci Menyelesaikan Berbagai Persoalan Retribusi

15 Juni 2026 - 20:50 WIB

Ketua Komisi A DPRD Pati Soroti Efektivitas Kerja Sama Pemkab dengan BPJS

15 Juni 2026 - 20:49 WIB

Bambang Susilo Nilai Belum Adanya Perda CSR Bikin Potensi Kontribusi Perusahaan Belum Maksimal

15 Juni 2026 - 20:48 WIB

Trending di Advertorial