PATI, umbara.co.id – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, upaya tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen pemerintahan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri agenda koordinasi pencegahan korupsi yang digelar Pemerintah Kabupaten Pati. Ia menekankan bahwa tanggung jawab pencegahan korupsi tidak hanya berada di pundak aparat penegak hukum, tetapi juga legislatif serta organisasi perangkat daerah.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari sistem yang baik, terutama dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program,” ujarnya.
Muslihan menilai, praktik korupsi kerap muncul akibat lemahnya sistem dan minimnya pengawasan. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
“Kalau sistemnya sudah kuat dan transparan, maka potensi penyimpangan bisa ditekan sejak awal. Ini yang harus kita bangun bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal jalannya pembangunan. Menurutnya, kolaborasi yang solid akan memastikan setiap program berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
“Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif sangat penting agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.
Ia berharap, dengan komitmen bersama dalam memperkuat pencegahan korupsi, Pemerintah Kabupaten Pati mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(ADV)
