Menu ✖

Mode Gelap
Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027 Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus Anggaran Infrastruktur Harus Tepat Sasaran, DPRD Pati Soroti Prioritas Pembangunan Jalan

Berita

Pemerintah Kabupaten Pati Terapkan Kebijakan Sekolah 5 Hari

badge-check


					Pemerintah Kabupaten Pati Terapkan Kebijakan Sekolah 5 Hari Perbesar

Pati – Pemerintah Kabupaten Pati akan memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan berupa sistem sekolah lima hari untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Kebijakan ini rencananya mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025/2026 setelah melalui proses diskusi dengan berbagai pihak, termasuk Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pati.

Bupati Pati, Sudewo, menyatakan bahwa kebijakan ini telah disepakati bersama PCNU.

“5 hari sekolah insyaallah akan kita mulai pada tahun ajaran baru. Kami sudah berkomunikasi dan berdiskusi dengan PCNU Kabupaten Pati, mereka bisa menerima kebijakan 5 hari sekolah,” ucap Bupati Pati H. Sudewo.

Kebijakan ini dirancang agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di Madrasah Diniyah maupun Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Untuk jenjang SD, waktu belajar akan ditambah 35 menit per hari, sementara untuk SMP ditambah 40 menit.

“Yang SD tambah 35 menit, yang SMP tambah 40 menit, jadi tidak mengganggu TPQ dan Madin,” tegas Sudewo.

Aturan baru ini akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026 dengan jadwal sekolah dari Senin hingga Jumat. Langkah ini diambil untuk memastikan siswa dapat memaksimalkan waktu belajar sekaligus memiliki waktu istirahat yang cukup.

Diharapkan, kebijakan ini dapat menjaga keseimbangan antara pendidikan formal dan nonformal, serta meningkatkan kualitas pembelajaran di Kabupaten Pati.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027

2 Oktober 2026 - 14:39 WIB

Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

2 Oktober 2026 - 14:37 WIB

Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh

2 Oktober 2026 - 13:07 WIB

Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan

2 Oktober 2026 - 12:41 WIB

Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus

1 Oktober 2026 - 15:40 WIB

Trending di Advertorial