PATI, umbara.co.id – Perbaikan tata kelola keuangan daerah menjadi salah satu sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati dalam penyampaian pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pati, Suyono, mengatakan pengelolaan keuangan daerah harus terus dibenahi agar pelaksanaan program pembangunan semakin transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, laporan pertanggungjawaban APBD bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran selama satu tahun anggaran.
“LPj APBD seharusnya menjadi cermin untuk melihat apa yang sudah berjalan baik dan apa yang masih perlu diperbaiki. Tata kelola keuangan yang sehat akan melahirkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya.
Meski memberikan catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan tetap menerima LPj APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025 setelah mengikuti seluruh tahapan pembahasan bersama pemerintah daerah.
Selain tata kelola keuangan, fraksinya juga memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah, serta sejumlah rekomendasi lain yang telah dirumuskan DPRD.
Suyono berharap pemerintah daerah menjadikan seluruh masukan DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan APBD pada tahun-tahun mendatang.
“Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat apabila setiap rupiah anggaran dikelola secara terbuka, efisien, dan benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik. Itu yang terus kami dorong melalui fungsi pengawasan DPRD,” pungkasnya.
(ADV)
