Pati, umbara.co.id – Dalam kunjungan kerjanya yang baru-baru ini dilakukan, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PPP, Muslikan, mendengar langsung keluh kesah para pejuang pertanian ini. Mereka berbicara tanpa basa-basi, sebab realita di lapangan tak bisa lagi ditutupi.
“Sekarang satu orang penyuluh harus menangani tiga hingga empat desa. Padahal, tugas kami bukan hanya menulis laporan, tapi juga harus turun langsung ke lapangan, mendampingi petani dari awal tanam hingga panen,” ujar salah satu penyuluh dengan nada serius.
Mereka sepakat, beban kerja yang berlebihan tidak hanya melelahkan, tapi juga berdampak langsung pada kualitas layanan yang mereka berikan. Dalam sistem ideal, satu desa seharusnya ditangani oleh satu penyuluh. Itulah harapan mereka: rasio 1:1 agar pendampingan bisa dilakukan secara lebih intensif dan hasil pertanian meningkat.
Muslikan tampak menyimak dengan penuh perhatian. Ia tidak sekadar hadir sebagai pejabat, tetapi sebagai pihak yang mengerti betul bahwa nasib pertanian tak bisa ditentukan dari ruang rapat semata.
“Saya sangat memahami situasi yang disampaikan. Ini bukan sekadar soal kurang tenaga, tapi soal keberlangsungan sektor pertanian kita. Penyuluh adalah ujung tombak. Kalau mereka kewalahan, maka petani juga akan kesulitan,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Ia pun berkomitmen untuk membawa suara para penyuluh ini ke meja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Tidak hanya menyampaikan, tetapi juga memastikan ada langkah nyata ke depan.
“Komisi B DPRD akan mengawal hal ini hingga ada kebijakan yang berpihak. Penambahan tenaga penyuluh bukan sekadar permintaan, tapi kebutuhan mendesak untuk menjaga produktivitas pertanian daerah,” tegas Muslikan.
Harapan kini menggantung pada langkah lanjutan pemerintah. Di tengah tantangan global dan tekanan terhadap sektor pangan, peran penyuluh pertanian tak pernah sepenting ini. Jika aspirasi ini benar-benar diwujudkan, maka Wedarijaksa bukan hanya akan punya lebih banyak penyuluh, tetapi juga masa depan pertanian yang lebih cerah.
