PATI, umbara.co.id – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Yoga Dermawan, mengingatkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 tidak cukup hanya mengandalkan sistem digital. Menurut politikus Fraksi PDI Perjuangan asal Kecamatan Cluwak itu, integritas penyelenggara tetap menjadi faktor utama dalam menjamin proses penerimaan peserta didik berlangsung adil dan transparan.
Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Yoga menegaskan bahwa penggunaan sistem berbasis online memang mampu meminimalkan potensi penyimpangan. Namun, pengawasan tidak boleh lengah karena seluruh sistem tetap dioperasikan oleh manusia.
“Teknologi hanya alat. Yang menentukan bersih atau tidaknya pelaksanaan SPMB adalah integritas orang-orang yang menjalankan sistem tersebut. Karena itu pengawasan harus diperkuat sejak awal hingga seluruh proses selesai,” ungkapnya.
Ia mendukung pernyataan Anggota Komisi D DPRD Pati Eko Kuswanto yang meminta pelaksanaan SPMB bebas dari praktik titipan, pungutan liar maupun gratifikasi.
Menurut Yoga, masyarakat saat ini semakin kritis dalam mengawasi proses penerimaan siswa baru. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus memastikan setiap tahapan dapat diakses dan dipahami publik secara terbuka.
“Kepercayaan masyarakat dibangun melalui transparansi. Ketika seluruh informasi terbuka dan mekanisme pengaduan berjalan dengan baik, peluang terjadinya penyimpangan akan semakin kecil,” jelasnya.
Yoga juga mendorong Dinas Pendidikan membuka ruang pengaduan yang mudah diakses masyarakat apabila ditemukan dugaan pelanggaran selama proses SPMB berlangsung.
Ia menilai setiap laporan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat agar tidak berkembang menjadi persoalan yang mencederai dunia pendidikan.
“Jangan menunggu persoalan menjadi besar baru bertindak. Pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan. Jika seluruh pihak menjaga integritas, maka SPMB di Kabupaten Pati akan menjadi contoh penyelenggaraan pendidikan yang bersih, profesional, dan berpihak kepada kepentingan peserta didik,” pungkasnya.
(ADV)
