Menu ✖

Mode Gelap
Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027 Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus Anggaran Infrastruktur Harus Tepat Sasaran, DPRD Pati Soroti Prioritas Pembangunan Jalan

Advertorial

Jaza Khoerusl Sofyan Soroti Pentingnya Kewajaran HPS dalam Pengadaan Pemerintah

badge-check


					Jaza Khoerusl Sofyan Soroti Pentingnya Kewajaran HPS dalam Pengadaan Pemerintah Perbesar

PATI, umbara.co.id – Anggota Komisi C DPRD Pati dari Fraksi Golkar, Jaza Khoerusl Sofyan, menyoroti pentingnya penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang wajar dan sesuai kondisi pasar dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurutnya, HPS merupakan salah satu instrumen penting yang menentukan efisiensi penggunaan anggaran daerah. Karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara profesional dan berdasarkan data yang valid.

Politisi asal Kecamatan Winong tersebut mengingatkan agar HPS tidak disusun secara asal-asalan maupun berlebihan. Sebab, kondisi itu dapat membuka peluang terjadinya pemborosan anggaran hingga praktik mark-up yang merugikan keuangan daerah.

“Penyusunan HPS harus logis dan sesuai harga pasar. Jangan sampai ada penggelembungan nilai yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah,” katanya.

Jaza menilai pengawasan terhadap kewajaran HPS menjadi bagian penting dari fungsi DPRD dalam mengawal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Dengan HPS yang tepat, pemerintah dapat memperoleh barang maupun jasa dengan kualitas yang sesuai dan harga yang kompetitif.

Selain menjaga efisiensi anggaran, penyusunan HPS yang akurat juga dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pengadaan pemerintah.

“Pengadaan yang transparan dan akuntabel harus dimulai dari perencanaan yang baik, termasuk dalam penentuan HPS. Ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah,” pungkasnya.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Ali Badrudin: Insentif RT/RW Pati Naik Rp500 Ribu, Diusulkan Masuk APBD 2027

2 Oktober 2026 - 14:39 WIB

Suwarno: BPD Harus Aktif Awasi Tata Kelola Pemerintahan Desa

2 Oktober 2026 - 14:37 WIB

Temuan di SPPG Harus Ditangani, DPRD Pati Minta Evaluasi Menyeluruh

2 Oktober 2026 - 13:07 WIB

Abid Tekankan Prioritas Pembangunan Jalan Harus Sesuai Kondisi Lapangan

2 Oktober 2026 - 12:41 WIB

Komisi D DPRD Pati Dorong Pengawasan SPPG Diperketat, Jangan Tunggu Ada Kasus

1 Oktober 2026 - 15:40 WIB

Trending di Advertorial