Menu

Mode Gelap
Peringati Hari Lingkungan Hidup : Sekjen DPP GMNI temui Menteri LH Bahas Penguatan Pasal 33 UUD 1945 DPRD Pati Nilai Aturan Pajak UMKM Saat Ini Masih Memberatkan Pelaku Usaha Kecil DPRD Pati Usulkan Batas Omzet Pajak UMKM Naik Jadi Rp6 Juta per Bulan Jaza Khoerul Sofyan Tekankan Kepatuhan Regulasi dalam Pemilihan Penyedia Pengadaan DPRD Pati Minta Spesifikasi Pengadaan Tidak Mengarah pada Merek Tertentu Ali Badrudin Tegaskan DPRD Perkuat Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

Advertorial

Ali Badrudin Tegaskan DPRD Perkuat Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa

badge-check


					Ali Badrudin Tegaskan DPRD Perkuat Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Perbesar

PATI, umbara.co.id – Ketua DPRD Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Ali Badrudin, menegaskan komitmen DPRD dalam memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

“Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang menggunakan anggaran cukup besar. Karena itu, pengawasannya harus dilakukan secara maksimal agar pelaksanaannya sesuai aturan dan tujuan pembangunan,” katanya.

Ali menjelaskan, ruang lingkup pengawasan DPRD mencakup berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan. Melalui fungsi tersebut, DPRD berupaya memastikan seluruh proses pengadaan berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menilai pengawasan yang kuat tidak hanya bertujuan mencegah potensi penyimpangan, tetapi juga mendorong terciptanya efisiensi penggunaan anggaran daerah.

Sebagai Ketua DPRD Pati, Ali menegaskan bahwa lembaganya akan terus menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

“DPRD tidak ingin pengawasan hanya dilakukan ketika muncul persoalan. Pengawasan harus dilakukan sejak awal agar potensi masalah dapat dicegah dan kualitas pembangunan daerah semakin baik,” tegasnya.

Ali berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna menciptakan sistem pengadaan yang transparan, profesional, serta mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Pati.

(ADV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Peringati Hari Lingkungan Hidup : Sekjen DPP GMNI temui Menteri LH Bahas Penguatan Pasal 33 UUD 1945

5 Juni 2026 - 20:58 WIB

DPRD Pati Nilai Aturan Pajak UMKM Saat Ini Masih Memberatkan Pelaku Usaha Kecil

2 Juni 2026 - 13:15 WIB

DPRD Pati Usulkan Batas Omzet Pajak UMKM Naik Jadi Rp6 Juta per Bulan

2 Juni 2026 - 13:14 WIB

Jaza Khoerul Sofyan Tekankan Kepatuhan Regulasi dalam Pemilihan Penyedia Pengadaan

2 Juni 2026 - 13:12 WIB

DPRD Pati Minta Spesifikasi Pengadaan Tidak Mengarah pada Merek Tertentu

2 Juni 2026 - 13:10 WIB

Trending di Advertorial